Pemerintah Berencana Hapus PPN Perkebunan dan Pertanian

“Sekarang masih mengandalkan orang menanam, 10 tahun baru berbuah. Ini ada teknologi maju, empat tahun bisa berbuah,” jelas Panggah.

Dengan penghapusan PPN dan pemberian teknologi budidaya tersebut, Panggah memastikan, daya saing industri agro akan meningkat lebih luas lagi. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menerapkan program pemerataan dan ekonomi berkeadilan yang saat ini tengah diracik dalam bentuk Rancangan Program Kerja (RKP) 2018. “Ini, saya kira, akan menjadi suatu potensi yang besar terkait nilai tambah dan pemerataan. Banyak yang bisa dikembangkan,” imbuh dia.

Sebagai informasi, dalam program pemerataan dan ekonomi berkeadilan, pemerintah memetakan sejumlah program di bidang agro. Misalnya, di bidang pertanian, ada tiga fokus. Pertama, penetapan LP2B untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh non-pertanian. Kedua, konsolidasi lahan untuk persawahan. Ketiga, riset bibit, sarana pasca panen, sinergi logistik dan pasar bibit, serta lainnya.

Sedangkan untuk perkebunan, yakni pendataan danpenegakan aturan lahan kelapa sawit termasuk pendataan land bank, pendataan dan penetapan kebijakan replanting komoditi perkebunan lainnya, mengkorporasikan koperasi yang didukung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dan dukungan riset, sinergi pasar, off taker hasil bumi, dan rantai nilai hilirisasi.(Yuska Apitya/dtk)