Usmar Hariman : Koperasi Topang Pengusaha Kecil

Apalagi, lanjut Usmar, koperasi simpan pinjam yang mereka kelola itu tidak berorientasi pada keuntungan alias nirlaba. Ini mengingat para anggotanya merupakan KK miskin. Terlebih bila koperasi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan undang-undang perkoperasian yang ada demi kesejahteraan para anggotanya.

Hal tersebut dipaparkan Usmar saat dirinya memberikan arahan dan membuka kegiatan bimbingan teknis pemberdayaan usaha ekonomi bagi KK Gakin tahun 2017 di aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) jalan Ciwaringin, Kota Bogor, Rabu (22/03/17).

“Walaupun di satu sisi penyaluran dana bantuan yang dulu pernah dibuat Pemerintah Kota Bogor tahun 2004 lalu bagi upaya pemberdayaan usaha simpan pinjam di 68 kelurahan, tidak boleh dipungut biaya dari KK miskin,” terang Usmar.

Upaya ini, menurutnya, akan terus didorong Pemerintah Kota Bogor. Pun dengan peningkatan status Kantor Koperasi dan UKM yang kini menjadi dinas. Upaya tersebut tidak lain agar sinergitas lintas sektoral di SKPD terkait dengan elemen lainnya seperti pihak perbankan dan pemodal lainnya, menjadi lebih sinergis dan dinamis untuk menumbuhkembangkan koperasi.(Yuska Apitya)