Sebelum kasus ini mencuat, berdasarkan survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sudah rendah. Saat ini, kata Yenny, tingkat kepercayaan itu kian menurun. “Kita sedih masyarakat bisa distrust. Ini kan soal moral,” kata dia.
Masyarakat, menurut Yenny, ingin komitmen DPR untuk memperjuangkan hak rakyat berkaitan dengan masalah e-KTP. Jika ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat, kata Yenny, maka harus kooperatif dengan penegak hukum.
Hal yang sama diutarakan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Titi mengatakan, kepercayaan masyarakat bisa pulih terhadap DPR asalkan ada penanganan hukum yang akutabel. Partai diminta tidak jadi pihak yang menutup-nutupi, namun justru ambil bagian untuk menguaknya.
“Cara memperbaiki kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen ambil bagian menuntaskan kasus korupsi e-KTP,” kata Titi. (Yuska Apitya)
