Terakhir Raperda Kepemudaan menjadi hal yang disampaikan, menurut Adang Organisasi
Kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Bogor belum mengakomodir peran semua organisasi kepemudaan secara keseluruhan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya yang didampingi Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor Fordinand
menyampaikan, bahwa mengenai isu persekusi, hal utama yang diperlukan adalah ketegasan dan
kehadiran pemerintah ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, diperlukan adanya
pembenahan internal, penerapan hukum secara berkeadilan, edukasi dan simpul antar
tokoh agama serta tokoh masyarakat harus lebih kuat.
Bima juga sepakat terkait sertifikat
halal bagi UMKM Kota Bogor, tetapi menurutnya ada 4 persoalan yang dihadapi UMKM Kota
Bogor yakni dana, manajemen dan administrasi, inovasi dan teknologi hingga legalitas. Sebab, pelatihannya tidak sebatas teknis tapi lebih pembentukan mindset para pelaku UMKM.
“Untuk lahan pertanian kami telah melakukan intervensi, sehingga nantinya lahan yang ada
akan terlindungi dan dapat menanam produk unggulan khas Kota Bogor seperti talas, buah
pala atau cabai. Bisa juga melalui Urban Farming dengan memilih 1 atau 2 Kelurahan ditunjuk sebagai pilot project,” ujar Bima.
Mengenai wisata halal Bima bercerita telah belajar dari
Lombok melalui korelasi masjid dan ekonomi atau melakukan kajian keseimbangan antara
kesalehan sosial dan kesalehan vertikal.
“Insya Allah nanti akan dibuka halal food court di Kota Bogor. Kami juga akan segera mengkoordinasikan masukan-masukan tersebut dengan dinas-dinas terkait,” jelas Bima.(Yuska Apitya)
