JAKARTA TODAY- Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan keterangan soal pemblokiran layanan chat Telegram nonaplikasi karena menampung percakapan kelompok kelompok radikal. Kepada awak media, ia menyampaikan bahwa hal itu sudah dipertimbangkan lewat berbagai pemantauan.
“Pemerintah kan sudah lama mengamatinya,” ujar Presiden Joko Widodo saat dicegat awak media di kampus Akademi Bela Negara milik Partai NasDem, hari ini.
Presiden Joko Widodo berkata, langkah tegas dengan pemblokiran perlu diambil karena pemerintah lebih mementingkan keamanan negara dan masyarakat dibandingkan keberadaan layanan Telegram. Lagi pula, kata ia, percakapan berbahaya yang ditampung Telegram tidak sedikit. “Karena memang tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, tetapi ribuan (saluran percakapan) yang ada di Telegram. Dan, hal itu mengganggu keamanan negara dan masyarakat,” ujar Jokowi menegaskan.
