JAKARTA TODAY – Krisis yang dialami etnis Rohingya di Myanmar telah menyebar menjadi masalah kemanusiaan yang berpotensi pada perpecahan bangsa-bangsa, khususnya di Asia Tenggara. Hal ini patut diwaspadai, karena kondisi ini bisa dimanfaatkan kelompok radikal untuk lebih memperkeruh suasana. Apalagi krisis Rohingya ini ‘dibumbui’ isu agama.
“Populisme agama akan mendapat tempat kokoh di tengah krisis kemanusiaan semacam ini, apalagi aktor yang terlibat dalam krisis, berbeda secara diameteral dalam soal agama dan etnis. Diskriminasi ganda dan dugaan genosida atas dasar agama dan etnis yang dialami oleh Rohingya sangat mungkin menghimpun solidaritas dan dukungan publik,†ujar Ketua Setara Institute Hendardi, Jakarta, Senin (4/9/2017).
Karena itu, Hendardi mendukung langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengirim Menlu Retno Marsudi ke Myanmar untuk melakukan lobi perdamaian. Namun selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi kelompok-kelompok masyarakat yang mengkapitalisasi isu ini untuk kepentingan politik dalam negeri. “Jika pemerintah tidak mengambil langkah politik, potensi ketegangan sosial di dalam negeri juga cukup tinggi,†imbuhnya.
Menurutnya, Krisis Rohingya adalah tragedi kemanusiaan yang secara etis dan politik menuntut dunia internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Negara – negara ASEAN tidak bisa berlindung dibalik prinsip menghormati kedaulatan Myanmar atas tragedi ini. Pembiaran dunia internasional atas Rohingya diduga kuat memiliki motivasi politik ekonomi kawasan, sehingga Aun San Su Kyi terus memperoleh proteksi politik, karena belum ada rezim pengganti yang potensial dan akomodatif menjaga kepentingan sejumlah negara-negara yang memiliki kepentingan kuat.
