Meski demikian, krisis Rohingya lebih merupakan krisis yang lebih besar didorong oleh dinamika politik dalam negeri Myanmar. Dengan demikian, potensi gangguan keamanan terhadap kawasan tidak akan menyebar sebagaimana penyebaran kelompok ideologis ISIS. Namun antisipasi tetap harus dilakukan karena biasanya kelompok seperti ISIS, menjadikan wilayah konflik sebagai sasaran mereka untuk mengumbar radikalisme-nya.
“Yang pasti akan makin banyak asylum seeker (pencari suaka) ke Indonesia dan sejumlah kawasan lain. Para pencari suaka adalah problem human security dan kewajiban Negara – negara untuk mencari resolusi terbaik bagi Rohingya,†ungkap Hendardi.
Hendardi mengindikasikan keterlibatan tentara Myanmar dalam krisis Rohingya, Itu menjadi bukti bahwa kekerasan itu dipelopori oleh negara. Karena itu, selain intervensi kemanusiaan, advokasi Myanmar juga sangat dimungkinkan karena genosida merupakan salah satu kejahatan internasional yang termasuk kompetensi absolut International Criminal Court (ICC) dengan yurisdiksi internasional. “Atas nama kemanusiaan, pemerintah Indonesia harus menjadi pelopor penanganan Rohingya,†tandas Hendardi. (Iman R Hakim /*)
