JAKARTA TODAY- Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya berharap dana yang diperoleh masyarakat Papua dari dana CSR pendapatan Freeport bisa meningkat.
Saat ini, kata Lenis masyarakat Papua baru mendapatkan dana sebesar satu persen.
“Freeport hanya kasih satu persen, kalau satu persen untuk tujuh suku, tujuh bagi satu persen itu berapa,” kata Lenis, Senin (4/9).
Lenis mengatakan dirinya telah menyampaikan masukan untuk menaikkan dana bagi masyarakat tersebut kepada presiden dan jajaran menterinya. Saat ini, lanjutnya, proses tersebut masih dalam tahap mediasi.
Kenaikan dana tersebut, kata Lenis akan sangat membantu masyarakat Papua dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.
“Kebijakan pemerintah satu persen itu bisa naik apa enggak, kalau itu naik masyarakat Papua jadi sejahtera, baru pegawai diprioritaskan, dibina, dilatih agar enggak jadi pengangguran,” ujarnya.
Lenis pun tak mempermasalahkan apakah masyarakat akan diikutsertakan atau tidak dalam pembahasan dana tersebut. Menurutnya yang menjadi poin penting adalah pemerintah perlu menyadari tujuan dari kenaikan dana tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
Selain itu, Lenis juga mengimbau pemerintah untuk memperhatikan adat Papua. Lenis berpendapat, adat di Papua sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Papua yang perlu untuk dihormati.
“Papua itu tujuh suku, lembaga adat itu sebagai pengawas, sekarang tujuh suku harus diberikan hak mereka, masing-masing kabupaten itu dibina masyarakat adat. Papua sebelum Indonesia merdeka itu adat dulu, agama baru pemerintah, jangan kita lupakan adat,†tutur Lenis.
Meski berharap ada kenaikan jumlah dana yang diberikan Freeport kepada masyarakat Papua, Lenis enggan menyebutkan berapa persen dana ideal yang seharusnya diberikan.
Sebelumnya, Freeport telah sepakat untuk melakukan divestasi sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia dengan periodisasi dan harga divestasi yang ditentukan kemudian.
Ini merupakan bagian dari poin kesepakatan Freeport selain kesepakatan pembangunan smelter, perpanjangan operasi sepanjang 2×10 tahun, dan peraturan fiskal yang jelas bagi operasional Freeport.(Yuska Apitya/setneg)
Bagi Halaman
