Sri Mulyani Masih Godok Besaran Pajak untuk Penulis

Bahkan, Dewi menilai pekerjaan penulis sama dengan petani karena proses produksi yang panjang sampai mendapatkan mendapatkan hasil. Sebagai gambaran, besaran NPPN pekerja di bidang pertanian maupun perkebunan di bawah 20 persen.

“Saya lebih merasa kami [penulis] lebih mirip petani rimpang. Kalau petani rimpang jahe, misalnya, perlu 8 bulan. Kalau saya menulis draf hari ini, dalam hitungan moderat, saya baru bisa mendapatkan hasilnya 18 bulan kemudian,” ujarnya.

Artinya, dari sisi pemeliharaan profesi, seorang penulis harus memikirkan bagaimana cara menafkahi dirinya selama beberapa bulan ke depan.

Selain itu, lanjut Dewi, kebanyakan pembayaran royalti penulis hanya dilakukan dua kali setahun.

“Untung kalau royaltinya besar, kalau tidak [besar] belum tentu cukup untuk membiayai pengeluaran setiap bulannya,” jelasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai besaran NPPN penulis sudah cukup adil.

Hal yang perlu dibenahi menurutnya hanya sosialisasi, tidak hanya kepada wajib pajak tetapi juga petugas pajak. Pasalnya, tidak semua penulis dan petugas pajak memahami prosedur penggunaan NPPN dalam perhitungan pajak.

Sesuai ketentuan, wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan atas kegiatan usaha wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.

“Mereka [penulis] tidak pernah tanya kalau boleh memakai norma dengan menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN. Kalau mereka tidak memberitahukan penggunaan NPPN, mereka dianggap tidak menggunakan norma,” ujar Yustinus. (Yuska Apitya)