Bicara hutan, lanjut Agus, ada tiga lindung, produksi, konservasi yang tertuang di undang undang dan akses serta kemitraan yang semua itu dipersembahkan untuk masyarakat. “Kami telah menyampaikan pada saat rapat di kantor Dirjen, yang akan kita rumuskan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,†bebernya.
Agus berharap pemerintah sinergis untuk inventarisir dan menciptakan kemitraan dengan masyarakat dalam menjalankan program hutan lestari. “Tentunya akan ada pemberdayaan masyarakat, kedepan ada beberapa tehnis kebijkanan. Harapan kami kepada masyarakat khususnya di Desa Kiarasari agar tetap membuka akses untuk Desa Wisata dan bisa lebih maju,†pintanya.
Kepala Desa Kiarasari, Nurodin Nurhawan meuturkan, desa wisata merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan hutan dengan tetap menjaga kelestarian nya sehinga peningkatan dari sektor wisata dapat dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar hutan konservasi.
“Target yang paling sederhana adalah perubahan atas perilaku masyarakat dalam menjaga hutan, alam, dan lingkungan untuk menguatkan kembali nilai nilai kearifan lokal,” ujar Jaro Peloy sapaan akrabnya.
Jaro Peloy menambahkan, saling menghargai antara masyarakat dan Hutan merupakan salah satu agar terciptanya kesinambungan yang nyaman sehingga Pemerintah bisa mewujudkan hutan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
“Saya berharap FKKM ini, semoga bisa membawa kehutanan menjadi lebih baik, Dan alhamdulillah dalam satu tahun ini Desa Kiarasari didaulat oleh Bupati Bogor, menjadi Desa Wisata,†pungkasnya.
Acara yang sebelumnya sudah di mulai dua hari yang lalu ini menempuh beberapa kegiatan, dari Tanggal 23 September Trip ke Kiarasari – Halimun dan Sharing, 24 September Explore Kampung Wisata Cibuluh dan Review, 25 September Dialog Kebijakan dengan DPR RI, Pemda Bogor dan Dirjen KSDAE KLHK. (Agus)
