Isu SARA dan Komunis Dipastikan Bakal Digoreng Jadi Komoditi Politik Pilkada 2018

Menurutnya, fenomena penggunaan isu agama dalam pemilu merupakan fenomena global saat ini. Ini ditandai dengan bangkitnya kekuatan konservatif, makin kuatnya pembicaraan isu agama di ruang publik, dan makin besarnya kekuatan kelompok intoleran. Padahal efeknya berdampak jangka panjang dan memecah belah.

Salah satu isu yang beredar di media sosial ialah tentang penerbitan 300 surat izin pembangunan rumah ibadah non-muslim oleh bakal calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) sepanjang ia menjabat sebagai Walikota Bandung. Hal itu sudah dibantah Ridwan bahwa penerbitan izin sebanyak itu terhitung sejak zaman Belanda hingga ia memimpin selama empat tahun terakhir.

Selain itu, RK sempat diserang dengan isu agama karena diusung oleh partai yang juga mengusung Basuki T Purnama alias Ahok di Pilkada DKI 2017, yakni Partai Nasdem.

Muradi melanjutkan, kerawanan akibat isu SARA itu juga akan dipengaruhi oleh isu netralitas aparat TNI-Polri. Semuanya bergantung pada kedekatan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) dua institusi itu dengan, terutama, kepala daerah yang jadi petahana di Pilkada 2018. Keberpihakan itu akan semakin parah jika ada gelontoran dana.

“Akses politik masing-masing Kasatwil Polri dan TNI, bantuan pemerintah daerah untuk instansi vertikal, dan calon petahana biasanya yang berpotensi terjadinya tidak netral besar sekali,” jelas Muradi.

Tito Karnavian telah mengumpulkan seluruh Kasatwil, di Akademi Kepolisian, Semarang, 9-11 Oktober, untuk menerima materi seputar pengamanan Pilkada Serentak 2018.

Saat memberikan arah dalam acara pembukaan acara ini, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran Polri memetakan potensi konflik dan provokasi jelang Pilkada Serentak 2018. Pemetaan ini bisa mencegah situasi makin memanas. Selain itu, Polri juga diminta menyiapkan solusinya.

“Yang benar jadi tidak benar. Yang tidak benar semakin tidak benar. Politik seperti itu. Tugas kita harus menjaga supaya situasi tidak berubah,” kata Jokowi.

Jokowi juga berpesan kepada sleuruh jajaran Polri untuk menjaga netralitasnya. Hal ini akan jadi salah satu kunci kelancaran dan keamanan pesta demokrasi, yang kemudian akan berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menyikapi arahan Jokowi itu, Tito langsung mengultimatum jajaran Kasatwil untuk mengambil langkah antisipasi potensi kerawanan jelang Pilkada Serentak 2018. Pencopotan Kawatwil dari jabatannya akan jadi sanksi jika tidak melaksanakan arahan itu.

“(Kaasatwil) yang melaksanakan dengan baik akan dipertahankan, bila perlu promosi. Kalau yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang saya sudah saya arahkan sampai dengan Desember, akan saya ganti, saya akan cari pimpinan yang lebih baik,” cetus Tito.(Yuska Apitya)