BIMA ARYA TERSANDERA KEPENTINGAN PENGUASA?

Saking hebatnya efek pengaruh Pilkada DKI ini sampai tingkat nasional, maka Bima Arya juga bilang,”Saya tidak mau Pilkada 2018 memberikan bekas yang mendalam bagi warga. Saya berikhtiar, situasi politik tetap maslahat. Harus hati-hati sekali, salah pilih pasangan, koalisi, dan angkat isu bisa dalam bekasnya,” paparnya.
Maka bisa ditebak Bima Arya akan berkoalisi dengan Parpol pendukung pemerintah yang pasti bisa diajak, diatur dan loyal pada pemerintah pusat. PAN sudah punya 3 kursi, maka PAN akan mengajak Hanura 4 kursi (meski Hanura sudah berkoalisi dengan PDI-P, pasti atas perintah dari Jakarta, Hanura akan berbalik arah berkoalisi dengan petahana), Nasdem punya 1 kursi dan PKB punya 1 kursi jadi. Jadi total ada 9 kursi dan ini sesuai syarat untuk minimal berkoalisi.

Dengan memilih pasangannya dari non partai dan memilih koalisi dengan Parpol pendukung pemerintah, maka tensi politik akan menurun. Tensi politik juga akan turun karena PAN tidak berkoalisi dengan PKS dan Gerindra yang terkenal sagat solid.
Bima Arya sangat jelas tersandera sama Jokowi, ini terlihat dari kata-kata sang petahana. Saat ini Bima Arya mengaku harus memikirkan tentang bagaimana kondisi politik di Kota Bogor tetap stabil dan nyaman. Selain pertimbangan dekat dengan DKI Jakarta dan aktivitas Presiden Joko Widodo, Pilkada serentak 2018 menjadi barometer politik di tingkat nasional.
Jika nanti sang patahana keok pada Pilwalkot Kota Bogor, Bima Arya sangat gampang menjadi Mendikbud, jadi juru bicara Presiden (dulu pernah ada isu kalau Bima Arya mau jadi Jubir Presiden, tapi beliau menolak dengan alasan ingin berkonsentrasi pada Kota Bogor), jadi Duta Besar, bukankah Bima Arya lulusan S-1 Hubungan Internasional (HI) sementara S-2 dan S-3 lulusan luar negeri dan sering menjadi narasumber di luar negeri. Jadi pas jika Bima Arya jadi Dubes

Pemerintah sekarang ketakutan akan kekuatan koalisi 3 serangkai (PKS, Gerindra dan PAN). Hal ini terbukti pada Pilkada DKI Jakarta hanya 3 Parpol PKS, Gerindra dan PAN bisa memenangkan Anies-Sandi. Kelebihan koalisi 3 serangkai ini didukung oleh para Ulama dan umat. Padahal Ahok-Jarot didukung oleh PDI-P, Golkar, PPP, PKB, Hanura, Nasdem dan PKPI.

Makanya jauh-jauh hari pemerintah sudah koar-koar lewat salah satu pakar politik yang menjadi corongnya, bahwa Pilpres 2019 adalah pertarungan antara Jokowi dengan kaum radikal, masyaAllah betapa kasarnya dan terlalu memvonis pakar politik ini. Yang dimaksud kaum radikal siapa lagi kalau bukan Parpol berciri Islam dan religius, yaitu PKS, PAN dan Gerindra.

Maka agenda pemerintah sekarang yang penting adalah Pilkada serentak 2018 aman dan lancar serta tidak seperti kejadian di Pilkada DKI Jakarta. Koalisi 3 serangkai harus dilemahkan kalau tidak bisa dipecah, syukur-syukur kalau bisa di pecah. Maka jangan heran pasti ada Bima Arya-Bima arya yang lain di Pilkada serentak 2018. Apakah benar Kang Bima Arya tersandera kepentingan penguasa? Jawabannya kita tunggu saja sewaktu pendaftaran resmi di KPU pada tanggal 8-10 januari 2018. Karena politi itu penuh dinamis, sewaktu-waktu bisa berubah dalam hitungan detik. Semoga Pilkada serentak 2018 terpilih pemimpin yang amanah dan membawa kemaslahatan bagi bangsa dan Negara. Jayalah Indonesiaku. (*)