Tidak Transparan, Kejaksaan “Plototi” Dana Porda

“Publikasi anggaran berikut sumbernya hukumnya wajib, karena bagaimana pun uang yang dipergunakan menggelar pesta olahraga yang diikuti ribuan atlet dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat berasal dari rakyat yang dipungut dari uang pajak,” ungkapnya.

Sinwan mengaku tidak menginginkan, usai pelaksanaan Porda ada masalah hukum, khusus terkait pengalokasian dan penggunaan anggaran. “Porda harus menjadi kado terakhir bagi Ibu Nurhayanti, yang akan meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Bogor. Jadi, jangan sampai dikemudian hari timbul masalah, apalagi Bu Yanti, acap kali mewanti-wanti, pengguna anggaran Porda untuk tertib administrasi,” katanya.

Informasi yang dihimpun, pelaksanaan Porda membutuhkan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Anggaran tersebut diluar untuk pembangunan beberapa fasilitas olahraga, seperti gedung laga tangkas dan satria.

Sekretaris PB. Porda Yusuf Sadeli ketika dikonfirmasi, enggan menyebutkan berapa alokasi anggaran untuk pelaksanaan Porda yang akan digelar September mendatang. Pria yang menjabat kepala Dinas Pemuda dan Olahraga itu hanya mengatakan, pengelolaan anggaran Porda akan dilakukan secara transparan. “Kalau masalah berapa anggaran untuk Porda nanti saja, pas waktunya pasti akan kita publikasikan,” pungkasnya. (Iman R Hakim)