PT Sayaga Diminta Transparansi, Soal Rp 79 Miliar dan MoU Kejaksaan

Terpisah, Dirut PT Sayaga Wisata Supriyadi Jufri mengaku, dirinya sangat menghargai aspirasi temen-temen yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang dipimpinnya.

Hanya kan begini sambung dia, informasi itu harus seimbang, sebenarnya dirinya sudah meminta berkali-kali untuk audiensi dengan mereka (demonstran-red), dan dia bersedia untuk jelaskan secara detil, apa yang terjadi dengan dana PMP, bagaimana pertanggungjawabannya dan untuk apa saja.

“Yang dipertanyakan kan transparansi PMP, saya rasa sayaga sudah transparan, bahkan saking transparannya banyak sekali tim yang dimasukan dalam projek saya, dari Kejari, BPKP, tim ahli tata bangunan Kabupaten Bogor juga inspektorat. Kasar saya begini, tender aja kami serahkan ke orang lain supaya sayaga ini berjalan sesuai aturan, karena niatnya pengen transparan. Padahal hampir banyak BUMD melakukan tender sendiri,” ujarnya.

Menyikapi soal penyertaan aset berupa tanah yang dituding tanpa perda, menurutnya tudingan tersebut salah kaprah karena perdanya sudah jelas ada.

“Siapa bilang tanpa perda, karena konteknya kan begini penyertaan modal itu berupa uang sebesar Rp75 miliar, maka jika Pemda akan memberikan berupa aset maka tanah itu diperhitungkan dan telah dihitung melalui appraisal, sehingga tidak lagi memerlukan Perda,” jelasnya.

“Jadi Saya membantah bahwa terjadi tidak transparansi, gak usah begitulah, jika LSM khawatir terhadap penyelewengan, maka saya lebih khawatir lagi karena karier saya tidak hanya disini dan harus dijaga kedepan. Awalnya memang saya pikir bisnis segala yang menguntungkan ambil, tapi saya tidak karena lebih perhatikan administrasi,” tandasnya. (Iman R Hakim)