Sementara itu, pelaksanaan Fungsi Pengawasan secara intensif dilaksanakan oleh Komisi-Komisi sesuai bidang tugas masing-masing. Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi – Komisi DPRD Kota Bogor selama Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2018 seluruhnya sebanyak 114 kegiatan.
Secara kuantitatif Komisi I DPRD telah melaksanakan kegiatan sebanyak 49 kegiatan dengan focus bahasan antara lain Bidang Aset, Bidang Kerjasama, Bidang Kepegawaian, Bidang Hukum, Bidang Kependudukan, Bidang Perijinan dan Bidang Pertanahan. Â Komisi II secara kuantitatif telah melaksanakan kegiatan sebanyak 41 kegiatan dengan fokus bahasan, antara lain menerima Aspirasi masyarakat terkait Revitalisasi Pasar Kebon Kembang. Melakukan rapat kerja bersama Pemerintah Kota Bogor terkait Revitalisasi Pasar Kebon Kembang, Rapat kerja bersama emkot Bogor terkait permaslahan Pasar teknik Umum, membahas eksekusi PKL Jalan Dewi Sartika guna mendkung pelaksnaan Revitalissi Pasar kebon Kembang.
Komisi III, secara kuantitatif pada Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2018, telah melaksanakan kegiatan sebanyak 24 kegiatan dengan fokus bahasan antara lain bidang Pembangunan fisik dan lingkungan. Sedangkan Komisi IV telah melaksanakan kegiatan sebanyak 44 kali dengan fokus bahasan Bidang pendidikan, Bidang Kesehatan serta Bidang Pemuda dan Olah Raga.
Badan Kehormatan DPRD, merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD. Badan ini selama Masa Sidang Kesatu secara kuantitatif telah melaksanakan sebanyak 17 kegiatan. Adapun yang menjadi fokus bahasan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan pengawasan internal terhadap kinerja DPRD serta mengevaluasi tingkat kehadiran Anggota DPRD terutama pada kehadiran Rapat Paripurna dan Rapat-Rapat lainnya di DPRD Kota Bogor.
Dalam bidang peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor pada Masa Sidang Kesatu telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik berupa workshop, seminar dan bimbingan teknis sebanyak 3 kegiatan. Disamping itu, Alat-Alat Kelengkapan DPRD telah melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi sebanyak 88 kali. Hal ini dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan referensi terkait penyelenggaraan pemerintahan. (ADV)
