Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Bogor Digelar

Sementara itu, saat ditemui awak media Nurhayanti mengatakan hanya saja yang belum tercapai yakni Angka Harapan Hidup karena Badan pusat statistik (BPS) mengeluarkannya pada tahun 2019 kemudian jalan poros tengah timur itupun hanya timur saja yang bermasalah karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA :  DPRD Jabar Soroti Polemik Lahan Gunung Salak, Makelar Tanah dan Villa Liar Jadi Sasaran Penertiban

“ini merupakan masukan kepada Bupati yang akan datang untuk terus di dorong karena tanahnya sudah selesai tinggal menunggu program dari pusat karena itu merupakan jalan strategis kewilayahan dan itu harus dibiayai dari pusat karena kelas jalannya kalau daerah tidak mungkin,”tandasnya. (firdaus)

BACA JUGA :  MENJAGA AKIDAH ISLAM DI TENGAH BERAGAM ARUS PEMIKIRAN KEISLAMAN

 

Halaman:
« 1 2 » Semua

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================