Kemudian, lanjut dia, Sukses Ekonomi, indikasi kegagalan PORDA harusnya bisa dihitung dari segi ekonomi, seberapa untungnya untuk warga dan APBD Kabupaten Bogir, padahal modal untuk pelaksanaannya mencapai seperempat trilyun rupiah.
“Bahkan untuk menggandeng pemuda atau untuk mengelola bazar dengan melibatkan Dinas UKM dan UMKM Kabupaten Bogor, hal ini pula menyisakan persoalan karena suksesi ekonomi menjadi central dengan adanya bazar dan stand UKM, namun kenyataanya banyak stand yang kosnong,†kata Lutfi.
Ke empat, Suksesi Budaya, perhelatan Porda Jawa Barat XIII ini tentu menjadi momentum untuk mempromosikan budaya lokal Kabupaten Bogor khususnya dan Jawa barat pada umumnya, akan tetapi faktanya diperhelatan itu tidak menampilkan sesi yang sifatnya kontinue mengenai pameran budaya.
Kelima, Suksesi Prestasi, Kabupaten Bogor menjadi juara umum dalam perhelatan PORDA tersebut dengan segudang medali emas yang didapat oleh atlet dari berbagai cabang olahraga hanya menjadi pencitraan bagi mantan Bupati Bogor Nurhayanti
“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kami menduga adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2,3, dan 4 UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,†tegasnya.
Melihat persoalan diatas, HMI-MPO Cabang Bogor meminta KPK untuk segera mengusut dan menjadikan kasus Porda 2018 sebagai prioritas penyidikan dan penyelidikan. Meminta BPK RI segera melakukan audit investigasi terkait anggaran Porda 2018. “Segera usut segala indikasi tindak tanduk korupsi yang ada di Bumi Tegar Beriman,†pungkasnya. (Iman R Hakim)
