CIBINONG TODAY – Hingga Mei 2019, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, belum menerima pengajuan tender konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Berdasarkan data yang diterima, ULPBJ baru menerima pengajuan tender konstruksi dari 7 (tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Yakni Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Dinas Kesehatan (Dinkes). Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dinas Pendidikan (Disdik). Dinas sosial (Dinsos). RSUD Ciawi dan Sekretariat DPRD.
Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor, Budi CW mengaku khawatir minimnya proyek pengajuan konstruksi dari SKPD, utamanya Dinas PUPR. Menurutnya, hal ini dikhawatirkan akan membuat aktifitas masyarakat terhambat terlebih Hari Raya Idul Fitri akan segera tiba.
“Karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Konstruksi menjadi salah satu yang paling vital, apalagi menjelang hari raya, pekerjaan fisik seperti jalan harus memadai,” ujar Budi CW, Selasa (7/5/2019).
Solusi yang paling bisa dilakukan dalam waktu yang sedikit ini, kata Budi, adalah pemeliharaan jalan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat tidak terlayani dengan baik. Dalam kondisi seperti ini yang paling dibutuhkan adalah infrastruktur yang memadai dari pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, per tanggal 3 Mei 2019, ULPBJ juga baru menerima 126 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp186,4 miliar. Padahal, di periode yang berdekatan ditahun lalu per tanggal 7 Mei 2018, ULPBJ sudah menerima 231 paket pekerjaan dengan pagu anggaran Rp469,3 miliar yang siap dilelangkan, dari Pemkab Bogor.
Dari data tersebut, terlihat ada penurunan jumlah presentase paket pekerjaan yang dilelangkan, yang cukup signifikan dibanding tahun lalu.
Budi CW mengungkapkan, dari jumlah tersebut, pihaknya baru 35 kegiatan pengadaan barang, 34 kegiatan jasa konsultasi, 12 paket pekerjaan konstruksi dan 45 kegiatan jasa lainnya. Hingga 3 Mei, baru ada 46 paket yang sudah selesai proses tendernya, sedangkan 49 paket sedang proses berjalan dan 30 paket memasuki masa persiapan lelang.
“Secara total dari yang terserap baru Rp54,2 miliar dengan efisiensi 10,3 persen atau setara Rp5 M-an. Ada satu yang gagal, tapi dapat berlanjut,” ungkapnya.
Budi CW pun meminta SKPD untuk lebih cepat melaksanakan pengajuan proyek pekerjaannya untuk dilelangkan.
Ia mengaku khawatir paket pekerjaan akan menumpuk di akhir tahun yang tidak menutup kemungkinan tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) negatif ditahun 2019 ini.
“Saya sangat berharap skpd mempercepat pemasukkan dokumennya untuk dilelangkan. Ini berbahaya, selain bisa mengganggu juga bisa menyebabkan tingginya Silpa di akhir tahun nanti,” kata Budi.
Selain daripada itu, dia mengaku kendala juga akan dihadapi oleh pihaknya. Lambatnya pengajuan lelang dari SKPD, akan membuat keteteran ULPBJ untuk melakukan kroscek berkas lelang yang dikerjakan terlebih jumlahnya yang tidak sedikit.
“Belum lagi nanti ditambah masalah gagal lelang. Lalu berkas atau dokumen yang kurang dalam persyaratan yang diharuskan. Kami berharap skpd mempercepat proses pelelangan,” tandasnya. (Firdaus)
Bagi Halaman
