Namun Junsam memastikan pihaknya telah mengambil langkah untuk hal tersebut. Pansus bersama dengan Pemkab Bogor sedang mencari alternatif lain untuk persoalan itu termasuk meminta arahan dan petunjuk kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi kita mau cari formulanya, bagaimana jika ada satu desa atau wilayah yang tidak mau bergabung ini bisa dilanjutkan atau bagaimana. Insha Allah minggu ini kita akan ke Kemendagri,†jelasnya.
Sementara, tim Pansus DOB Bogor Timur pun dibayang-bayangi batas waktu pengumpulan SKMD pada awal Juli ini. Apalagi tim pansus yang terbentuk pada awal tahun 2019 ini juga akan berakhir pada bulan Juni ini atau enam bulan masa kerja.
“Keburu, kita tunggu hasil rekomendasi dari Kemendagri nanti. Pada intinya kita ingin megakomodir keinginan atau aspirasi dari masyarakat Bogor Timur. Cuma di sisi yang lain kita juga tidak mau menyalahi aturan. Makanya kita ingin konsultasi, kalau tidak masalah, ya tinggal kita sepakati,†tegas Politisi PPP itu. (Asep B)
