CIBINONG TODAY – Kabupaten Bogor meralat pengajuan tenaga tambahan pegawai yang diberikan pemerintah pusat dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Dari 3.000 yang diajukan, kini pemkab hanya menyodorkan 1.250 orang.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengatakan, turunnya pengajuan tenaga tambahan dari pemkab dikarenakan pemerintah pusat melalaui Kementerian Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membatasi kuota penambahan pegawai di setiap daerah.
“Tadinya 3.000 yang kita ajukan, tapi diminta revisi jadi 1.250 orang. Itu pun 70 persen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan 30 persen itu baru untuk umum,” ungkap Dadang, Rabu (26/6/2019).
Dadang juga mensinyalir kuota tambahan pegawai yang didapat Kabupaten Bogor ini kemungkinan juga akan berkurang atau jumlahnya di bawah dari yang telah diajukan (1.250 orang, red).
“Karena Kemen-PAN minta pengajuan sama dengan pegawai yang akan pensiun tahun ini, maka kita harus menyesuaikan. Tahun ini di Kabupaten Bogor ada 1.200-an pegawai yang pensiun. Berarti pengajuannya pun sekitar itu,” jelas dia.
Disamping itu, Dadang menjelaskan, formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor saat ini hanya sekitar 17 ribuan orang. Dengan didominasi formasi tenaga pendidik. Sementara kebutuhan ASN keseluruhan, itu mencapai 42 ribuan.
“Kita ajukan 3.000 cuma tidak tahu nanti diberikan kuotanya berapa sama pemerintah pusat. Yang kita ajukan kan sesuai dengan kebutuhan terbanyak kita di sektor pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Dengan kebutuhan yang sangat banyak, jumlah pelayanan pun tak berjalan dengan baik. Kata Dadang, idelanya per-satu orang ASN di Kabupaten Bogor itu melayani 52 masyarakat. Namun kenyataanya yang ada, saat ini satu ASN harus melayani 370-an orang.
“Jadi memang sangat tidak ideal tenaga yang kita punya sekarang,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, di Kabupaten Bogor, jika berbicara ideal, khusus tenaga pendidikan saja kebutuhannya mencapai 20 ribuan orang. Sementara ASN yang ada di bidang pendidikan hanya ada sekitar 11 ribuan.
“Belum untuk kesehatan yang juga sangat dibutuhkan. Lalu tenaga fungsional umum lainnya,” kata Dadang. (Firdaus)
Bagi Halaman
