“Jadi sudah dikatakan bukan represif, tugasnya melindungi masyarakat, melindungi objek kita, objek penting, instalasi-instalasi penting. Fasilitas umum. Dilindungi agar nggak dirusak dan dibakar. Selain itu kehadiran mereka juga diinstruksikan untuk persuasi edukatif, kompromi ajak masyarakat ayo nggak usah demo, nggak usah ngerusak. Itu berdampingan secara damai. Mengajak pendatang maupun masyarakat asli ayo berdampingan seperti biasa. Mereka punya misi itu,” tuturnya.
“Misi tambahannya ya bersihkan puing-puing akibat kebakaran, akibat kerusakan, dibersihkan supaya bersih sehingga PUPR segera bisa masuk dan membangun kembali. Sudah ada instruksi presiden segera dilakukan pembangunan kembali agar segera bisa berfungsi objek-objek penting serta fasilitas umum itu,” imbuh dia.
Sebelumnya, unjuk rasa di Papua-Papua Barat sempat berujung pada kerusuhan. Sejumlah bangunan sempat dirusak seperti Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Kantor Bea Cukai Jayapura , Kantor Grapari Telkomsel, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Kantor Perum LKBN Antara, dan Lapas Kelas II Abepura Jayapura.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sempat mengunjungi Jayapura Selasa (3/9/2019) untuk mendata bangunan pemerintah, toko dan rumah penduduk yang rusak saat terjadi unjuk rasa pada Kamis (29/8/2019) di Jayapura. Sementara di Papua Barat, kerusuhan yang terjadi di Manokwari dan Sorong sempat mengakibatkan 25 fasum rusak. (net)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
