Data Orang Miskin di Kabupaten Bogor Ngawur, Penerima PKH Tidak Jelas

CIBINONG TODAY – Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI belum merata dirasakan masyarakat. Hal itulah yang menjadi penyebab puluhan orang yang tergabung dalam  Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Bogor menggelar aksi protes di depan Gerbang Pemkab Bogor, Cibinong, Senin (16/9/2019).

Koordinator Aksi, Dentiara menyebut, ada ketidaksamaan data jumlah masyarakat miskin antara penerima bantuan sosial (bansos) PKH dengan jumlah yang ada di lapangan.

“Kami menduga ada 174.339 KK miskin di Kabupaten Bogor yang tidak tercatat sebagai penerima bansos PKH. Hal ini disebabkan karena alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Kemensos RI) tidak mencukupi,” cetus Dentiara ditemui wartawan di lokasi.

Ketidaksamaan jumlah penerima bansos PKH ini menurutnya sudah pernah diajukan kepada Dinsos Kabupaten Bogor. Bahkan, Dentiara mengaku pihaknya sudah bersurat kepada Kemensos RI untuk memfasilitasi pertemuan mereka dengan Dinsos.

“Kami melaporkan perkara ini kepada Kementerian Sosial RI dan meminta difasilitasi pertemuan dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Pada 16, November 2018, atas laporan SPRI, Kementerian Sosial melakukan rapat koordinasi dengan Dinsos Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, DKI Jakarta, Kota Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Sangat disayangkan Dinas Sosial Kabulaten Bogor tidak menghadiri rapat tersebut,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Dentiara juga mengaku pihaknya pernah meminta dilibatkan dalam melakukan pemutakhiran data jumlah penerima Bansos PKH di Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2018, Dentiara mengatakan pihaknya telah tiga kali melakukan audiensi dengan Dinsos Kabupaten Bogor di bulan Januari, Maret dan Agustus.

“Dalam audiensi tersebut, berkali-kali kami menyatakan dan meminta kesediaan Dinas Sosial untuk melibatkan rakyat dalam hal memperbaiki dan menyusun Basis Data Terpadu (BDT) penerima bansos,” kata dia.

Tak hanya sampai disitu, pada audiensi bulan Agustus 2018, SPRI telah menyerahkan ratusan data warga miskin kepada Dinsos Kabupaten Bogor.

“Kam mengusulkan data warga miskin pada Agustus 2018 tapi tidak ditindaklanjuti. Kami meminta pemerintah khususnya kepada Bupati untuk turun menganai hal ini. Kami juga memknta ada bantuan yang dikucurkan melalui APBD,” tegasnya. (Firdaus)