“Saya kasih tahu tadi, tidak sesederhana itu. Kan pelayanan ini bukan pelayanan publik yang masalahnya itu hanya di kita. Misalkan kalau masalah Disdukcapil kan gampang ya perbaikannya. Kalau ini kan melibatkan orang yang berniat jahat, kira-kira gitu,” jelas RK.
“Seperti logika saya, kenapda ada kriminalitas terus padahal ada polisi? Kan nggak bisa nyalahin polisinya nggak bertugas. Memang orang niat jahat ada aja, kan begitu maksudnya. Jadi jangan menyederhanakan seolah-olah kelalaian gitu kan. Namanya orang mau niat jahat ya selalu ada, dan tentunya kita upayakan,” lanjut dia.
RK meminta diberi waktu untuk mengorganisasikan rencana penanganan pencemaran Sungai Cileungsi. Ia menyebut penindakan akan dilakukan terhadap perusahaan di sekitar sungai Cileungsi yang tidak memiliki instalasi pengolah air limbah (IPAL), bahkan bisa sampai pencabutan izin operasi perusahaan.
“Akan diambil alih oleh provinsi. Nanti di dalamnya ada rencana aksi. Penindakan hukum, penutupan, menyegel, ngebeton kaya di Citarum kan. Per hari ini aja kan sudah ada digugat tersangka satu. Berarti tindakan memang ada, tapi belum memadai. Iya (sampai ke pencabutan izin perusahaan), semuanya ada,” tandasnya.
Dikutip dari Detik.com, sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan penanganan pencemaran Sungai Cileungsi sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor sehingga dialihkan ke pemerintah provinsi. Ia berharap DLH Provinsi Jawa Barat berkompeten menangani masalah ini.
“Itu sesuai dengan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman tahun kemarin. Ketika DLH Kabupaten/Kota Bogor tidak mampu menangani, maka provinsi yang ambil alih. Nah sekarang kami mendorong ini diambil alih supaya provinsi bisa menunjukkan kompetensinya, apa yang bisa mereka lakukan. Karena kemarin DLH Kabupaten/Kota sudah mencoba, tapi terlalu kecil kewenangannya,” ujar Teguh. (Net)
