“Proses yang tidak sehar akan berdampak pada pembangunan yang dirasakan masyarakat. Jangan kita menciptakan opini dari masyarakat, akhirnya ada sikap apatis dari masyarakat. Bahkan cenderung berpikir itu adalah titipan,” tegas Rudy.
Politisi Gerindra inu menyebut, dalam kondisi yang harus diingat adalah fungsi daripada BLPBJ sebagai operator penyedia tender.
“Walaupun perintah kebijakannya ada di SKPD, yang mengeluarkan APBD itu adalah BLPBJ. Maka sebagai operator memfasilitasi tender, harus terbuka karena APBD adalah uang masyarakat yang harus diinformasikan penggunaannya,” jelas Rudy.
Sementara diketahui, BLPBJ Kabupaten Bogor sebelumnya mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai layanan pengadaan barang dan jasa yang menjadi percontohan di Indonesia. Saat itu, namanya masih Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ).
Kepala BLPBJ, Bambam Setia Aji pun mengaku apa yang sudah diterima pihaknya atau ULPBJ akan terus dipertahankan. Meski baru menjabat, Bambam mengatakan apa yang telah dilakukan oleh pemimpin di era sebelumnya mulai dari keterbukaan, pelayanan yang berintegritas, tidak akan mungkin dirubah.
“Jadi apa-apa yang sudah baik itu tidak mungkin dirubah. Kita pasti pertahankan, malah harus lebih baik lagi,” kata Bambam. (Firdaus)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
