BANDUNG BARAT – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperketat pengawasan kepada pelajar agar tak ikut aksi unjuk rasa seperti yang beredar di media sosial. Pengawasan dilakukan dengan mengecek absensi siswa setiap hari. Jika ada siswa yang tak masuk, guru harus mengetahui apa alasan dan keberadaan dari siswa tersebut hingga tak masuk sekolah.
“Gerbang sekolah juga dikunci agar pelajar tak mengikuti aksi ini. Memang cukup memprihatinkan apalagi melibatkan pelajar yang mereka sendiri pun tidak tahu apa substansinya,” ujar Imam saat dihubungi detikcom, Senin (30/9/2019).
Langkah ini, ujar Imam, merespon surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 9 tahun 2019 yang menginstruksikan agar perangkat daerah mencegah berangkatnya pelajar untuk berunjuk rasa.
“Instruksinya terus dilakukan hingga gelombang demonstrasi ini reda. Karena di unjuk rasa ini kan ada potensi kekerasan yang besar,” ucapnya.
“Kondisi anak SMP masih labil belum matang jadi daripada terjadi (hal tidak diinginkan) lebih baik kembali sebagai pelajar,” ujar Imam melanjutkan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), meminta agar para pelajar tak segera memercayai ajakan tersebut, terlebih sumber ajakan tersebut tidak jelas sumbernya.
“Pihak sekolah diharapkan memberikan pemahaman kepada para siswa agar tidak terjebak dalam situasi politik yang mungkin bakal merugikan bagi diri mereka sendiri, keluarga dan sekolah,” ujar Ketua KPAI Bandung Barat Dian Dermawan.
Ia pun meminta agar pihak kepolisian mengusut penyebar ajakan demonstrasi tersebut karena dinilai meresahkan. “Kami juga mendorong pihak terkait baik pemerintah, kepolisian, dinas pendidikan untuk mencegah kembali terjadinya demonstrasi yang mengikutsertakan pelajar,” tutur Dian. (Carfine/net)
Bagi Halaman
