“Kami telah membentuk komisi penyelidikan untuk menyelidiki insiden ini dan mencari faktanya. Jika mereka terbukti bersalah, hukuman tegas akan dijatuhkan,” tegas Abdullah ibn Zaid dalam pernyataannya.
Penyelidikan ini diluncurkan saat sekitar 1 juta pengungsi Rohingya yang hidup di kamp-kamp di Bangladesh semakin sering menghadapi permusuhan dan kejahatan, sekitar dua tahun setelah kabur dari operasi militer Myanmar, yang sarat kekerasan juga diwarnai pemerkosaan hingga pembunuhan.
Dengan rendahnya antusiasme pengungsi Rohingya untuk dipulangkan ke Myanmar, ketegangan di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh semakin meningkat beberapa pekan terakhir.
Dikutip dari Detik.com, terutama beberapa waktu terakhir saat pemerintah Bangladesh yang frustrasi, memberlakukan langkah pembatasan yang mempersulit kehidupan para pengungsi Rohingya. Langkah-langkah itu termasuk memblokir layanan internet untuk telepon genggam, menyita kartu SIM dan telepon genggam, serta menindak para pengungsi yang berupaya mendapat kartu identitas secara ilegal.
Pakar PBB telah menyatakan ‘kekhawatiran serius’ terhadap pembatasan-pembatasan itu. Namun otoritas Bangladesh menyatakan larangan internet diperlukan di tengah kekhawatiran keamanan setelah pengungsi Rohingya dituduh membunuh seorang politikus lokal dan bertanggung jawab atas praktik penyelundupan narkoba. Belasan pengungsi Rohingya — yang dituduh terlibat pembunuhan politikus — ditembak mati oleh polisi Bangladesh dalam beberapa pekan terakhir. (Carfine/net)
