“Seiring mulai masuknya Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), harus optimis serapan meningkat,” ungkapnya.
Dari data yang dikeluarkan Prodalbang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) menjadi dinas yang paling rendah dalam hal serapan anggaran.
Sampai akhir triwulan ke-3 ini, DPKPP baru bisa merealisasikan serapan anggaran sebesar Rp23 miliar dari total anggaran sebesar Rp87 miliar atau 26,80 persen.
Senada dengan Ajat, Kepala DPKPP, Juanda pun mengaku jika minimnya serapan anggaran dikarenakan banyaknya pekerjaan fisik yang masih belum dicairkan oleh pihak pengembang. Ia menilai, biasanya pencairan akan dilakukan pada akhir tahun nanti.
“Ya kita optimis, sampai akhir tahun nanti bisa menyentuh serapan anggaran sampai 90 persen,” kata Juanda dihubungi wartawan.
Serapan rendah kedua ditempati Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) yang baru mampu menyerap anggaran sebesar Rp24 miliar dari target Rp57 miliar.
Menurut Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi, hal itu salah satunya dikarenakan ada beberapa proyek pengerjaan yang baru selesai lelang.
“Tapi kita optimis lah, karena masih ada kegiatan yang bisa menyerap anggaran sampai sisa dua bulan, bisa sampai 90 persen,” tandas Nuradi. (Firdaus)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
