Duh! ASN di Jawa Barat Terdeteksi Ikut Main Judol, Transaksi Hingga 800 Juta Pertahun

BOGORTODAY.COM – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku prihatin usai mengetahui menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membongkar keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam aktivitas judi online (judol).

Lebih parah lagi, dalam temuan tersebut terdapat seorang ASN yang tercatat melakukan transaksi hingga sekitar Rp800 juta dalam kurun waktu satu tahun.

Wagub Erwan mengungkapkan data yang diterimanya memuat identitas lengkap para ASN yang diduga terlibat, termasuk nama dan alamat.

Temuan itu dinilai menjadi alarm serius karena nilai transaksi judi online yang melibatkan aparatur negara di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun dan terus mengalami peningkatan.

Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujar Wagub Erwan di Kota Bandung, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang mencapai sekitar 51 juta jiwa, Jawa Barat kini menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks.

Ia menilai praktik judi online dan pinjaman online (pinjol) tidak lagi hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi telah merambah berbagai kalangan, termasuk pejabat, anggota TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara.

Meski telah mengantongi data identitas para ASN secara rinci (by name by address), Pemprov Jawa Barat memutuskan untuk tidak membuka identitas mereka kepada publik.

Sebagai langkah penegakan disiplin, Erwan mengatakan Inspektorat akan memimpin proses pembinaan secara bertahap terhadap ASN yang terlibat.

Pembinaan dilakukan melalui pemanggilan ASN bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah guna memperkuat pengawasan sekaligus memberikan efek jera.

“Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun,” tandasnya.