“Ditunjuknya Bantaeng ini sebagai bentuk apresiasi kita bahwa Bantaeng ini sudah mendapat predikat KLA tingkat Madya,” kata Jamal.
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa OCD ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta agar sekolah melakukan lebih banyak proses pembelajaran di luar kelas daripada belajar dalam kelas.
Ketua TP PKK Bantaeng, Sri Dewi Yanti, mengatakan Bantaeng bakal terus menggalakkan pemenuhan hak-hak anak. PKK Bantaeng sendiri akan terus menggenjot hal itu. “Bahwa ke depannya, Bantaeng bisa terus meningkatkan untuk kesejahteraan anak. Karena mereka adalah calon penerus dari Kabupaten Bantaeng. PKK Bantaeng akan mensupport pemenuhan hak-hak anak di Bantaeng,” kata dia.
Sementara itu, Sekda Bantaeng, Abdul Wahab, mengakui keterlibatan Pemkab Bantaeng untuk pemenuhan hak anak telah dilakukan. Jauh sebelumnya telah ada Musrembang Anak, juga dibentuk Forum Anak Butta Toa (FABT).
“Saya kira Pemkab Bantaeng sudah lama mencanangkan layak anak. Pertama mungkin dari Musrembang anak, jadi Pemkab Bantaeng sedari awal telah mendengar apa sih yang dibutuhkan anak-anak di Bantaeng. Kemudian kedua kta ada FABT yang telah dibentuk, itu menjadi ikon bahwa kepedulian kita dari dulu memang telah ada,” kata Wahab.
Seperti yang di kutip dari sindonews.com, Sekedar diketahui, pelaksanaan OCD 2019 diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, terutama yang telah berkomitmen menuju SRA. Sebanyak 22.170 sekolah dengan jumlah murid sekitar 2 juta murid dari semua jenjang pendidikan yang dilakukan sekitar 3 jam. Dalam kesempatan itu, Kementerian PPPA juga memberikan penghargaan kepada SLB 1 Bantaeng dan pemerintah Kabupaten Bantaeng atas partisipasinya dalam kegiatan OCD ini. (Selvi/PKL/net)
