“Yang kita rilis itu adalag pekerjaan yang sudah melalui tahapan PHO (Provicional Hand Over). Sedangjan di lapangan, sudah banyak juga yang sudah selesai tapi masih dipastikan dulu sebelum dibawa ke dinas oleh Konsultan Pengawas melalui pra PHO agar diyakini betul pekerjaannya benar-benar telah selesai 100 persen,” ungkap Deddy.
Sementara, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak menilai, alasan yang dilemparkan oleh pihak Dinas Pendidikan selalu dikeluarkan setiap tahunnya.
“Alasan seperti itu kan selalu menjadi dalih setiap tahunnya. Harusnya itu menjadi bahan evaluasi pemerintah,” kata Anwar.
Menurutnya, langkah antisipatif harus dilakukan pemerintah untuk mengawasi setiap proyek yang berjalan. Artinya, jangan sampai proyek pembangunan yang sudah teranggarkan dengan baik, malah kenyataan di lapangan tidak sesuai.
“Ini adalah kelemahan pemerintah untuk mengantisipasi. Harusnya jika ada peningkatan anggaran atau meningkatnya proyek pembangunan, maka harus ada juga tambahan orangnya. Jangan selalu alasan yang diulang-ulang seperti itu. Itu bukan alasan, itu hanya justifikasi kinerja yang lemah. Dan Pemkab Bogor harus ambil langlah tegas agar setiap pembangunan berjalan sesuai target dan semestinya,” tegas Anwar. (Firdaus)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
