CIBINONG TODAY – Kegiatan fisik Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor  bidang pembinaan SD Tahun Anggaran 2019, masih banyak yang belum terselesaikan. Padahal, akhir tahun 2019 hanya menyisakan kurang dari dua bulan.

Berdasarkan data yang diterima, dari total 443 paket pekerjaan yang dikerjakan, baru 127 paket yang terselesaikan. Sementara sisanya sebanyak 316 paket belum juga rampung.

Menyikapi hal itu, Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana (Sarpras)  SD Disdik Kabupaten Bogor, Deddy Syarifudin menjelaskan, lambatnya pengerjaan pembangunan itu dikarenakan dalam pelelangan, banyak yang mengalami gagal lelang atau gagal tender. Sehingga beberapa pekerjaan harus ditender ulang.

“Kadang sampai 2 kali lelang ulang. Sehingga waktu penetapan pemenang penyedia jasa dan pelaksanaan pekerjaannya menjadi mundur,” jelas Deddy.

BACA JUGA :  Pemkab Bogor Bersama USAID Optimalkan Peran Kader Desa Cegah Penularan Tuberkulosis

Namun Deddy mengklaim jika sudah banyak pekerjaan yang telah selesai di lapangan. Hanya saja, laporaan kepastiannya belum diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor oleh konsultan pengawas.

“Yang kita rilis itu adalag pekerjaan yang sudah melalui tahapan PHO (Provicional Hand Over). Sedangjan di lapangan, sudah banyak juga yang sudah selesai tapi masih dipastikan dulu sebelum dibawa ke dinas oleh Konsultan Pengawas melalui pra PHO agar diyakini betul pekerjaannya benar-benar telah selesai 100 persen,” ungkap Deddy.

Sementara, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak menilai, alasan yang dilemparkan oleh pihak Dinas Pendidikan selalu dikeluarkan setiap tahunnya.

BACA JUGA :  Menu Bekal dengan Telur Gulung Sayuran Andalan Keluarga Tercinta

“Alasan seperti itu kan selalu menjadi dalih setiap tahunnya. Harusnya itu menjadi bahan evaluasi pemerintah,” kata Anwar.

Menurutnya, langkah antisipatif harus dilakukan pemerintah untuk mengawasi setiap proyek yang berjalan. Artinya, jangan sampai proyek pembangunan yang sudah teranggarkan dengan baik, malah kenyataan di lapangan tidak sesuai.

“Ini adalah kelemahan pemerintah untuk mengantisipasi. Harusnya jika ada peningkatan anggaran atau meningkatnya proyek pembangunan, maka harus ada juga tambahan orangnya. Jangan selalu alasan yang diulang-ulang seperti itu. Itu bukan alasan, itu hanya justifikasi kinerja yang lemah. Dan Pemkab Bogor harus ambil langlah tegas agar setiap pembangunan berjalan sesuai target dan semestinya,” tegas Anwar. (Firdaus)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================