JAKARTA TODAY – Perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnvian di Kantor Kemendagri, Rabu (27/11/2019). Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah evaluasi pemilihan kepala daerah ( pilkada).
Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany mengatakan, evaluasi bertujuan mengetahui bagaimana respons masyarakat atas sistem pilkada yang sudah digunakan saat ini.
“Jadi bukan dilihat oleh siapa dipilihnya tapi lebih mengedepankan evaluasi. Setelah evaluasi akan dilihat, jadi kebijakan apa yang dilakukan dan bagaimana respons dari masyarakat,” ujar Airin.
Sementara itu, Wakil Ketua Apeksi, Bima Arya mengungkapkan, berdasarkan pembicaraan dengan Mendagri, pemerintah ingin melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada.
“Tentang wacana pilkada langsung dan tidak langsung. Jadi Pak Mendagri meluruskan wacana ya. Bukan berarti Pak Mendagri ingin mengembalikan ke DPRD, tapi apa yang disampaikan adalah ingin mengevaluasi,” tutur Wali Kota Bogor ini.
Adapun poin-poin yang akan dievaluasi menurut dia adalah biaya politik tinggi dan bagaimana mencegah korupsi kepala daerah hasil pilkada.
“Jadi berbicara dalam tataran pencegahan terhadap korupsi. Pak Mendagri menyampaikan akan melakukan kajian yang serius secara akademis dengan metode yang terukur tentang bagaimana sistem pilkada ke depan,” ucap Bima Arya.
“Secara keseluruhan nih kita evaluasi sama-sama lah. Kami satu pandangan dengan beliau,” kata dia.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian kembali menyinggung perihal pelaksanaan pilkada, Senin (25/11/2019). Semula, Tito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan ingin mengembalikan sistem pilkada langsung ke sistem tidak langsung.
“Saya tidak pernah sama sekali pun mengatakan kembali kepada DPRD, enggak pernah. Tidak pernah juga saya mengatakan pilkada langsung dihilangkan. No, never (tidak pernah berbicara hal itu),” ujar Tito.
Hal yang selama ini ditekankan adalah evaluasi atas dampak negatif pelaksanaan pilkada serentak dan langsung. Menurut Tito, evaluasi harus dilakukan dengan kajian akademis asalkan evaluasi seperti itu tidak dilakukan Kemendagri.
“Jangan oleh Kemendagri, nanti subjective buyers. Tapi oleh akademis dan tim yang kredibel,” kata Tito.
“Apa kira-kira temuannya? Kita enggak tahu. Bisa saja temuannya masyarakat lebih menghendaki tetap pada pilkada langsung. (Lalu) Apa respons dari Kemendagri? (jika kondisinya demikian) No problem, itu hasil kajian akademik,” ujar mantan Kapolri itu.
Namun, apabila pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, dia ingin ada solusi konkret untuk mengurangi dampak negatifnya.
“Bagaimana mengurangi potensi konflik dan biaya tinggi, misalnya di antaranya dengan e-voting. Kenapa tidak (mencoba mengkaji opsi e-voting),” kata Tito. (net)
Bagi Halaman
