Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani mengatakan, penetapan kepgub yang berisi sembilan poin ketetapan ini berisi keberpihakan Pemprov Jabar terhadap seluruh eksponen masyarakat, baik terhadap pengusaha maupun pekerja di sektor umum maupun padat karya.
“(Pada salah satu poinnya) Terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans Provinsi Jabar,†ujar dia.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, terbitnya Kepgub itu merupakan hasil diskusi dengan Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar.
“Kita sudah diskusi dengan Pangdam dan Kapolda. Ada masalah kekhawatiran tidak diikuti oleh Apindo. Dari hasil rapat Forkopimda kita ubah formatnya tapi poinnya sama,” kata Emil, sapaan akrabnya, Senin siang.
Disinggung soal diktum ketujuh dalam Kepgub itu, Emil mengatakan, poin itu dikeluarkan sebagai upaya perlindungan terhadap buruh dari ancaman pemutusan kerja.
“Jadi di diktum ketujuh kalau lihat SK-nya ada kita keluarkan kalimat perlindungan khusus untuk padat karya untuk melakukan nego upah bipartit saja, tanpa harus ada ancaman macam-macam yang nanti akan dilindungi dan disetujui Pemprov Jabar, kita wasit saja,” ujar Emil.
Menyikapi adanya aksi unjuk rasa dan rencana mogok kerja para buruh, Emil menilai segala keputusan yang dikeluarkan pemerintah tak akan memenuhi ekspektasi semua elemen buruh. Namun, ia berharap proses unjuk rasa berlangsung tertib.
“Apa pun suratnya mau SK, mau SE demo mah pasti ada. Jadi jangan digeser substansinya bahwa akan bersih dari demo. Pengalaman enam tahun jadi kepala daerah, apa pun keputusannya tetap ada demo. Yang penting tujuan saya mencegah PHK, mencegah pindah perusahaan, karena tidak sanggup membayar UMK untuk padat karya. Inisiatif perlindungannya, caranya yang bermartabat melalui poin yang saya sampaikan,” ujar dia. (net)
