Bantuan Pemerintah Telat, Aan : Kami Minta Pemkab untuk Cepat Tanggap

CIGUDEG TODAY – Hujan deras yang mengguyur wialayah kota – kota besar di Indonesia dipenghujung tutup tahun 2019 sehingga menyebabkan banjir bandang menyisakan duka bagi sejumlah masyarakat yang menjadi korban benacana.

Kabupaten Bogor salah satu daerah yang mengalami bencana tersebut. Sejumlah wilayah di beberapa kecamatan menjadi korban bencna, bukan hanya kehilangan harta benda saja namun banyak juga warga Bumi Tegar Beriman yang kehilangan nyawa.

“Duka Bogor adalah duka kita semua dan perlu mendapat perhatian kita bersama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan bagi keluarga korban semoga tetap diberi ketabahan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Almuharom saat mengunjungi lokasi bencana.

Ia mengatakan, Sebagai anggota legislatife dari daerah pemilihan (Dapil) 5 tentunya sudah menjadi kewajiban bagi politisi Golkar ini untuk terjun langsung ke lokasi bencana dan membantu waraga Kecamatan Cigudeg, Sukajaya dan Kecamatan Jasinga yang terdampak parah, karena banyak rumah warga yang hancur, akses jalan terputus hingga ada korban jiwa, akibat meluapnya air Sungai Cidurian terus.

“Alhamdulillah saya bangga sekaligus haru melihat masyarakat Bogor khsusunya Bogor Barat yang guyub, bahu membahu ikut mengefakuasi korban dan sebisa mungkin memberikan pertolongan pertama kepada korban sebelum akhirnya bantuan dari pemerintah dating,” tutur pria yang juga menjabat sebagai ketua IMI Korwil Kabupaten Bogor itu.

Namun, anggota DPRD Kabupaten Bogor itu sangat menyayangkan respon (bantuan, red) pemerintah yang kurang cepat terhadap masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Kedepan, dirinya berjanji akan menjadi PR dewan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam tanggap darurat bencana alam.

“Kabupaten Bogor itu masuk zona merah rawan bencana, tentunya kita (Dewan dan Pemkab, red) sudah tahu semua itu, tapi kenapa penanganan bencana terkesan masih lambat, harus menunggu satu hari bahkan lebih untuk membantu masyarakat yang menjadi korban. Ini akan menjadi PR kami di dewan dan akan membahasnya dengan eksekutif,” pungkasnya. (Agus Komeng)