Kejari Garap Oknum Kades Terduga Korupsi

Namun Munaji enggan membeberkan siapa oknum kades tersebut yang terlibat pada tindak pidana korupsi.

Di samping itu, ia mengaku jika tidak ada tim khusus yang mengawasi pergerakan kepala desa di wilayah. Sehingga tak dipungkirinya, gerakan oknum kepala desa lebih leluasa saat melakukan tindak pidana kejahatan.

Menururnya, hal itu dikarenakan jumlah personel yang ada tidak sebanding dengan jumlah desa di Kabupaten Bogor.

“Tapi secara global kita lakukan penyuluhan. Dan semua kasus ini kita terima laporan, karena kita tidak melakukan pengawasannya secara langsung,” jelas Munaji.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal melakukan pelantikan gelombang kedya hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 3 November 2019.

Munaji mengaku setiap sebelum dilakukan pelantikan, Kejaksaan selalu dilibatkan untuk pembekalan materi anti korupsi kepada para kepala desa terpilih.

“Kalau ada bimbingan teknis untuk para kades, kita pasti diundang jadi pembicara. Dari situ kita lakukan langkah-langkah untuk mensosialisasikan anti korupsi. Karena ini uang negara,” tandas Munaji. (Firdaus)