Kondisi ini memberikan gambaran DAS Batanghari yang mencakup wilayah Provinsi Sumatra Barat dan Jambi dalam kondisi terancam. Situasi ini tentu akan berdampak buruk terhadap kondisi bentang alam dan kehidupan penduduk di dua provinsi itu.
Masih berdasarkan hasil kajian Walhi Jambi yang dilakukan pada tahun 2019, mencatat hampir semua kabupaten yang berada di sepanjang DAS Batanghari mengalami kebanjiran selama 28 hari.
Banjir merendam 4.325 rumah, 697 Ha lahan pertanian, 45 Ha lahan perkebunan, 12 unit sarana kesehatan, 10 unit sarana pendidikan dan 5 unit sarana umum. Bencana banjir ini juga terjadi setiap tahun saat musim puncak penghujan.
Langkah awal yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan ini menurut dia, adalah dengan mengevaluasi dan menghentikan perizinan industri yang tidak mengindahkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup.
Selain itu, diperlukan kesungguhan dan ketegasan pemerintah dalam menegakan regulasi yang ada. Permasalahan lingkungan hidup merupakan hal yang nyata, sehingga penanganan dan pencegahannya pun harus dengan aksi nyata.
Pemerintah sebut Rudi, harus berani meninjau kembali kebijakan yang dalam konteks payung besar harus memperhatikan aspek lingkungan seperti penguasaan izin, baik itu izin yang legal dan ilegal. Ini menjadi cara yang efektif untuk pencegahan bencana.
“Kemudian harus ada eksekusi penegakan hukum, kalau memang ilegal ya harus berani mencabut izinnya. Tapi yang kita lihat selama ini upaya penegakan hukum tidak terkutur sampai ke akar persoalan,” katanya menjelaskan.
Siaga Darurat
Menyikapi bencana hidrometeorologi yang masih menjadi ancaman untuk sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, pemerintah akan menetapkan status siaga darurat. Status ini sebagai upaya untuk mengantisipasi menghadapi bencana.
Saat memimpin apel siaga darurat bencana hidrometerologi, Senin (20/1/2020), Gubernur Jambi Fachrori Umar, selain akan menetapkan status siaga darurat, ia juga mengecek segala peralatan penanganan bencana, termasuk kesiapan personel.
Personel yang disiagakan dalam menghadapi bencana tersebut, jumlahnya mencapai sekitar 1.000 personel, terdiri dari TNI/Polri, BPBD, SAR, Tim Kesehatan dan lain sebagainya.
“Apel siaga bencana hidrometeorologi ini sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan pemerintah Provinsi Jambi mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana banjir, longsor dan angin puting beliung,” kata Fachrori saat memimpin apel siaga, sebagaimana dikutip dari siaran pers Humas Pemprov Jambi.
Selain itu menurut dia, apel tersebut menyikapi surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 360/132/SJ pada tanggal 7 Januari 2020 perihal Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Daerah.
“Paradigma penanggulangan bencana harus berubah yang sifatnya harus mencegah. Penanggulangan bencana saat ini menitikberatkan penanganan sebelum terjadinya bencana,” demikian Fachrori. seperti yang dikutip Liputan6.com (Viana/pkl/net)
============================================================
============================================================
============================================================
