CIBINONG TODAY – Democracy Electoral, Empowerment, dan Partnership (DEEP), mengkritisi 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
Direktur DEEP, Yusfitriadi mengatakan, 100 hari kerja Jokowi-Ma’ruf yang jatuh pada 28 Januari itu menyisakan beberapa catatan penting untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi.
Di antaranya, kata Yus, adalah soal pemberlakuan Undang-undang KPK hasil revisi yang menimbulkan konflik di masyarakat. Terlebih contoh kejadian yang terjadi saat ini pada kasus Harun Masiku
“Lalu kasus Jiwasraya dan masuknya RUU Omnibus Law dalam Prolegnas, pada lain hal isu amandemen GBHN, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR, serta sistem Pilkada kembali tertutup,†kata Yus kepada wartawan, Senin (3/2/20).
Selain kasus-kasus tersebut, Yus menyebut banyak peristiwa yang memiliki makna untuk dikritisi. Khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga penguatan demokrasi.
Dengan permasalahan tersebut, Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) yang digagas DEEP dan NGO lainnya yang ada mencatat beberapa hal penting. Mulai dari kebijakan pemerintah untuk melakukan perampingan birokrasi, kenaikan tarif BJPS, Omnibus Law, skandal Jiwasraya, dan pengelolaan APBN serta keinginan pemindahan ibu kota yang terburu-buru.
“Seratus hari dan selama masa pendek tersebut demokrasi Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan,” cetus Yus.
Dalam situasi tersebut menurutnya, dibutuhkan suatu perubahan yang besar di dalam pemerintahan.
“Kekuasaan yang terlalu besar dan memusat di sektor-sektor politik dan ekonomi melahirkan oligarkisme, yang kian sulit untuk ditaklukkan. Dan ini yang menjadi permasalahan bangsa ini sekarang,” tegasnya. (Firdaus)
Bagi Halaman
