BOGOR TODAY – Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Sosial akan segera merealisasikan anggaran jaring pengaman sosial selama penanganan Covid-19. Hal tersebut terungkap ketika dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 4 DPRD Kota Bogor dengan Dinsos Kota Bogor di aula lantai satu gedung DPRD, Jalan Pemuda, Kota Bogor, Senin (13/4/2020).
Anggota Komisi 4, Fajari Arya Sugiarto mengatakan, Dinas Sosial harus segera merealisasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial kepada warga Miskin Baru (Misbar) di Kota Bogor. Berdasarkan data informasi dari Dinsos, sudah didapatkan data data sebanyak 41 ribu Kepala Keluarga (KK)warga Kota Bogor yang masuk kedalam Misbar, setelah diserahkan ke Provinsi Jawa Barat, yang mendapatkan bantuan hanya 31 ribu KK, sehingga sebanyak 12 ribu KK akan dikaver oleh dana APBD Kota Bogor.
“Saya berharap ketika dana itu sudah siap, bisa langsung di distribusikan oleh Dinsos kepada warga terdampak Covid-19 di Kota Bogor,” kata Fajari.
Politisi PAN ini menekankan kepada Dinsos untuk melakukan pendataan penyeluruh kepada warga terdampak, dengan melakukan pengecekan kembali, agar seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial itu. Verifikasi dan validasi terhadap warga calon penerima bantuan harus dilakukan, agar tidak ada warga yang mendapatkan bantuan ganda.
“Kita meminta agar Dinsos mendata semua warga terdampak. Bantuan ini ada yang dari pusat, provinsi dan APBD Kota Bogor, mudah mudahan semua warga terdampak di Kota Bogor bisa mendapatkan bantuan tersebut,” harap Fajari.
Sementara itu, Kadinsos Kota Bogor Anggraeni menjelaskan, untuk jaring pengaman sosial sudah dilakukan pendataan terhadap Misbar dengan jumlah sekitar 43 ribu. Data itu sudah disampaikan ke Provinsi Jabar dan setelah di verifikasi menjadi 31 ribu. Artinya ada selisih yang tidak terbantu sebanyak 12 ribu sekian. Itulah yang nanti akan di cover oleh APBD Kota Bogor, anggarannya dari BTT Rp 22 miliar. Ini tahap kedua yang rencananya Pak Jokowi akan memberikan bantuan khusus untuk Bodetabek.
“Kita menerima laporan data real dari wilayah, jika ada penambahan silahkan, kita akan menerimanya. Prosedur atau teknisnya di wilayah misal dari RT, RW ke Kelurahan kemudian ke Dinsos. Ketika ada warga yang belum terdata bisa mengajukan susulan karena nanti akan di verifikasi ulang. Intinya setiap yang menerima bantuan tidak bisa ganda atau dobel,” jelasnya.
Pendistribusian APBD Kota bantuan secara tunai melalui kantor POS. Teknisnya nanti kantor POS yang akan mendistribusikan ke RT atau RW, namun melihat situasi kondisi dilapangan pada prinsipnya SOP PSBB harus tetap terjaga. “Jika anggaran sudah turun, segera di distribusikan. Kita berharap pada tanggal 15 April sudah ada, bahkan sebelum tanggal 15 lebih baik,” ucapnya.
Bantuan dari APBD Kota Bogor bagi warga terdampak sebesar Rp 600 ribu per KK itu berbentuk uang tunai per bulan selama 3 bulan.
Pada Rapat tersebut, turut dihadiri Ketua Komisi 4 Ence Setiawan dan anggota Fajari Arya Sugiarto, Endah Purwanti, Gilang Gugum, Murtadho, Dodi Hikmawan, Said Mohan dan Mahpudi Ismail. (Heri)
Bagi Halaman
