CIBINONG TODAY – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor resmi diumumkan Bupati Bogor, Ade Yasin. Meski demikian, Ade meminta kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menghentikan layanan operasionalnya sementara selama 14 hari kedepan dalam upaya mengontrol physical distancing (jaga jarak) antar penumpang di dalam kereta.
Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba, menjelaskan, bahwa layanan tersebut tidak mungkin untuk di non aktifkan meski hanya sementara.
Menurut dia, banyak perusahaan di daerah DKI Jakarta yang belum meliburkan karyawannya. Dengan begitu Anne berharap para pelaku usaha yang masih mengharuskan karyawannya bekerja di kantor juga dapat menginstruksikan karyawan bekerja dari rumah atau memberi kelonggaran jam kerja sehubungan adanya PSBB tersebut.
“Di Stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam dan Depok contohnya, pagi tadi para pengguna rela antre untuk masuk stasiun. Untuk melayani para pengguna, lebih dari 4.000 petugas pelayanan dan pengamanan PT KCI dibantu anggota marinir yang tersebar di 80 stasiun memberikan edukasi kepada para pengguna bahwa terdapat pengaturan untuk membatasi jumlah pengguna di dalam KRL,” jelas dia, Senin (13/4/2020).
Anne menjelaskan, langkah tersebut dilakukan agar penerapan physical distancing sesuai Peraturan Menteri, dan Peraturan Gubernur terkait PSBB pada moda transportasi publik dapat berjalan.
Sebagai operator layanan KRL, sambung Anne pihaknya berupaya memenuhi aturan-aturan terkait PSBB yang ada, dan mengambil langkah untuk tetap memberikan layanan yang sesuai.
Untuk antisipasi kepadatan hari ini, masih kata Anne, PT KCI telah menjalankan lima jadwal kereta tambahan yakni tiga dari Stasiun Bogor, satu dari Stasiun Bojonggede, dan satu dari Manggarai. Untuk antisipasi kereta terakhir pada sore hari sejak Sabtu 11 April juga telah dikerahkan penambahan kereta.
Selain itu, pengaturan antrean juga dilakukan oleh petugas secara berlapis sejak pengguna masuk di stasiun.
“Kami berharap pemberlakukan PSBB ini juga dibarengi dengan kontrol dan pengawasan dari pemerintah setempat terhadap, utamanya mobilitas masyarakat itu sendiri,” kata dia. (Bambang Supriyadi)
Bagi Halaman
