Sebab dari komunikasi yang ia ketahui antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat, belum ada kejelasan soal ketersediaan alat rapid test. “Jadi seharusnya pemerintah daerah patungan dan menyerahkan uangnya ke pemerintah pusat untuk dibelanjakan. Kalau pemerintah pusat yang beli kan bisa lebih cepat barangnya didapatkan,” tegasnya. Dilokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengungkapkan rekomendasi dari kedua unsur pimpinan DPRD ini akan disampaikan dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang akan digelar besok. “Besok ada video conference dengan Mendagri, nah sebelum menggelar rapat, kami ingin satu persepsi,” terangnya. Atang juga mengungkapkan bahwa dari pertemuan tersebut, ia mendapatkan banyak pencerahan terkait penanganan penyebaran COVID-19. Dimana pergeseran anggaran di Kabupaten Bogor sangat fleksibel, sampai-sampai anggaran untuk pembangunan fisik dan perhelatan piala dunia U-20 digeser guna menyelamatkan masyarakat. Ia juga berharap, Pemerintah Pusat mau memberikan kejelasan soal output yang akan diterima oleh masing-masing daerah pasca diberlakukannya PSBB. “Jangan sampai, saat kami sudah selesai PSBB, wilayah lain tidak melakukan sampai-sampai migrasi besar-besaran terjadi. Nah kami tidak mau ada cluster baru lagi pasca pandemi ini,” pungkasnya.
(Heri)
============================================================
============================================================
============================================================
