Main-main dengan Data PJS akan Dipidanakan

BOGOR TODAY – Pemerintah Kota Bogor melalui Kepala Bagian Hukum dan Ham Alma Wiranta menegaskan bahwa Data penerima Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 di Kota Bogor dipastikan sesuai dengan usulan pendataan bottom up. Selain itu, pendataan juga pemberian bantuan ini mengacu juga pada rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang melaksanakan PSBB dengan surat Nomor 033/TUA/IV/2020 tertanggal 13 April 2020. Bahkan, Pemkot Bogor juga memberikan jaminan kepada masyarakat, jika ada yang layak dapat bantuan tapi justru tidak dapat, maka dapat dilaporkan melalui aplikasi SIBADRA atau SALUR sebagai kontrol sosial. “Dimasa PSBB kedua ini warga Kota Bogor yang terdampak Covid-19 dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan bagi siapa saja yang bermain-main berbuat curang dimasa bencana ini akan ditindak dengan sanksi pidana,” kata Alma, Jumat (1/5/2020). Lanjut Alma, belakangan ini ramai pemberitaan pendataan JPS yang carut marut di Kota Bogor. Padahal, kenyataannya Pemkot Bogor mengacu kepada rekomendasi Komnas HAM kepada Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang melaksanakan PSBB dengan surat Nomor 033/TUA/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 tentang rekomendasi Kebijakan PSBB. “Yang isinya ada 18 butir penyampaian hasil monitoring pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta, salah satunya terkait bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat terdampak atas kebijakan PSBB dan hal inilah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bogor agar melaksanakan kebijakan pemberian bantuan sosial dilaksanakan dengan baik dan berhati-hati,” jelasnya. Alma menuturkan, pemberian bantuan kepada warga yang terdampak di Kota Bogor berdasarkan pada prinsip non diskriminasi melalui dua arah, yaitu pendataan dari lemerintah dan pendataan berbasis dari masyarakat bawah ke atas atau bottom up, sehingga dipastikan oleh Pemkot Bogor bahwa masyarakat yang paling miskin dinilai layak dibantu karena sesuai kategori penilaian dalam pemberlakuan PSBB.