MENJAGA IMUNITAS SOSIAL EKONOMI

    Untuk daging sapi/kerbau tersedia 264.589 ton dengan kebutuhan 201.730 ton, daging ayam tersedia 1,08 juta ton untuk kebutuhan 881.204 ton, telur ayam tersedia 1,3 juta ton dengan kebutuhan 1,28 juta ton. Selanjutnya gula pasir tersedia 1,27 juta ton dengan kebutuhan 708.148 ton, lalu minyak goreng tersedia 14,9 juta ton dengan kebutuhan 2,11 juta ton.     Ketersediaan pangan merupakan akumulasi dari total produksi pangan dalam negeri, impor pangan, cadangan pangan dan bantuan pangan. Sebagai warga negara, kita harus mengapresiasi usaha pemerintah menjamin ketersediaan pangan pokok (food availability) nasional di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah sentra produksi pangan.     Setelah menjamin ketersediaan pangan pemerintah harus mampu mendistribusikan pangan ke seluruh pelosok tanah air. Pendistribusian pangan juga merupakan salah satu cara menjaga stabilitas harga. Jika distribusi terganggu maka akan terjadi instabilitas harga pangan. Distribusi pangan antar wilayah menjadi tugas berat pemerintah karena secara geografi Indonesia merupakan negara kepulauan. Belum lagi penerapan PSBB yang memiliki dasar hukum UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, sedikit banyak menyebabkan sejumlah jalur distribusi pangan terganggu.     Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikarunia Tuhan YME dengan keragaman komoditas pangan setiap daerah. Sejak dulu, sudah terbentuk sentra pangan yang khas dan tidak sama antar daerah. Ada daerah yang surplus suatu komoditas pangan dan ada juga yang defisit. Perhitungan nilai dan surplus sebelas bahan pangan pokok tertera dalam neraca bahan pangan daerah. Berdasarkan fakta diatas maka sistem produksi dan distribusi pangan menjadi penting di Republik ini. Pertanian Keluarga     Untuk menjaga imunitas sosial dengan menjaga ketahanan pangan penulis menyarankan kepada pemerintah untuk memasifkan program pertanian keluarga (family farming) diseluruh pelosok Indonesia.  Program ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi lahan kosong di rumah untuk ketahanan pangan keluarga. Pemanfaatan lahan kosong dapat dilakukan dengan menanam di dalam pot, hidroponik, atau aeroponik.     Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Saat ini pemerintah tengah menggunakan anggaran perlindungan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). BLT diberikan kepada 29,3 juta masyarakat yang termasuk kategori 40 persen rumah tangga miskin. BLT diharapakan dapat menjaga daya beli masyarakat di Bulan Ramadhan.     Hemat penulis alangkah baiknya bila pemerintah melengkapi BLT dengan Bantuan Sarana Produksi Pertanian Keluarga (BSPPK). Tujuannya agar penerima BLT dapat melakukan pertanian keluarga yang sifatnya produktif. Sumber anggaran BSPPK bisa berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah atau anggaran pendapatan belanja nasional. BSPPK yang dibagikan harus mengikuti karateristik masyarakat dan daerah. BSPPK ini berupa benih sayuran, buah atau tanaman obat keluarga, pupuk, pot plastik, polibag dll.     Setelah mendistribusikan BSPPK, pemerintah harus membuat video tutorial bercocok tanam dari proses menyedikan media tanam, menanam benih, hingga panen komoditi yang menjadi BSPPK. Video tersebut dapat diunggah pada website Kementerian Pertanian atau youtube. Tujuannya agar masyarakat bisa men download dan belajar bercocok tanam secara online.     Adapun beberapa manfaat dari pertanian keluarga saat pandemi Covid-19 adalah pertama menjadi jaring pengaman sosial berbasis pekarangan di setiap rumah tangga. Kedua memperkuat ketahanan pangan skala lokal. Ketiga, meningkatkan produktifitas masyarakat di Bulan Ramadhan. Keempat menjadi salah satu bentuk usaha penguatan mental penganggur di tengah tekanan stres akibat tidak memiliki pekerjaan. Kelima menjadi media pembelajaran bagi anak usia sekolah dalam praktik bercocoktanam.     Dalam setiap bencana pasti ada hikmah yang bisa dipetik. Ayo jaga imunitas sosial ekonomi dengan menjaga ketahanan pangan keluarga.(*)