Bansos Dikelola PD Pasar, Dewan Pertanyakaan Keuangan Perusahaan Penyetor Deviden Rp 77.1 Juta

“Wajar kalau Badan Anggaran berasumsi seperti itu, berkaca pada setoran deviden PD Pasar kepada Pemkab Bogor yang disetorkan tahun 2019. Sedangkan, untuk bansos Kabupaten Bogor pertahapnya jika dengan harga beras Rp 10.000 per kilogram nya saja butuh anggaran sebesar Rp 60 Miliar,” tegasnya. Ia menghimbau kegiatan pengadaan beras Bansos dipihak ketigakan, karena akan terjadi kerancuan baru dan tidak terlepas akan ada intrik terkait kualitas beras yang dikirim ke masyarakat. Jika PD Pasar Tohaga mampu mendanai sendiri, lanjut ia, Banggar DPRD Kabupaten Bogor berharap mekanisme pembayaran tetap sama dengan mekanisme pembayaran saat bansos ini dikerjasamakan dengan Bulog. “Jika terjadi masalah ditengah perjalanan tidak merugikan Pemkab Bogor yang uangnya berasal dari alokasi APBD yang notabene adalah uang rakyat Kabupaten Bogo,” kata politisi dari Dapil V Kabupaten Bogor ini. Daen juga berharap agar PemKab Bogor lebih memprioritaskan beras lokal petani Kabupaten Bogor. Hasil petani lokal Kabupaten Bogor diprioritaskan untuk dibeli agar para petani bisa mendapatkan manfaat dari adanya bantuan social. “Minimal dengan APBD yang dialokasikan menjadi stimulus ekonomi agar uang juga berputar di Kabupaten Bogor melalui petani. Jangan berfikir ambil beras dari Cianjur, Karawang dan Sukabumi,” pungkasnya. (Iman R Hakim)