DPRD : Bansos APBD Kota Bogor Rp 46 Miliar Harus Terserap Maksimal

BOGOR TODAY – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto turut meninjau penyaluran bantuan sosial bersumber APBD Kota Bogor tahap ke dua di sejumlah kelurahan. Atang meminta bansos APBD sebanyak Rp 46 miliar itu betul-betul tepat sasaran dalam membantu masyarakat yang memang sangat membutuhkan tanpa ada double penerima, dan Ia juga meminta anggaran bansos ini pun terserap secara maksimal. “Pertama kita melihat bahwa dari penyaluran tahap pertama ketika ada verifikasi data dan kemudian kita temukan banyak data yang tidak layak menerima, sudah dicoret dan cleansing oleh Pemkot. Yang tadinya sekitar 19.000 menjadi 17.000 penerima. Pada tahap kedua pun sama jumlah penerimanya,” ungkap Atang. Atang menjelaskan, untuk bansos yang bersumber dari APBD Kota Bogor ini dianggarkan sebesar Rp 46 miliar dengan rincian kuota penerima sebanyak 23.000 yang masing-masing mendapatkan bantuan Rp 500.000 selama empat bulan atau empat kali. “Di tahap pertama, dari alokasi 23.000 itu ternyata hanya bisa di SK-kan sekitar 19.000 penerima. Dan ternyata pada saat penyaluran ditemukan juga adanya data ganda, tidak layak dan lain sebagainya sehingga clear and clean yang tersalurkan 17.000. Dengan kata lain ada sisa kuota untuk sekitar 6.000 penerima lagi,” jelasnya. Sisa kuota tersebut, lanjut Atang, harus bisa diserap dengan baik kepada warga yang berhak dan  sudah betul-betul terverifikasi secara faktual sehingga masyarakat yang terdampak secara ekonomi selama pandemi kemarin dan juga saat ini bisa betul-betul terjangkau. “Di setiap tahap penyaluran ada sisa kuota hampir 6.000 penerima. Kalau katakan dikali 4 berarti total  ada sisa kuota 24.000. Nah, ini yang sedang kita carikan dari data yang sudah di verifikasi secara faktual layak menerima tapi belum menerima, ini akan kita masukan untuk kemudian menyerap yang kuota 24.000 tadi. Artinya total dana 46 miliar yang sudah disiapkan oleh Pemkot dan sudah disetujui oleh DPRD sebagai jaring pengaman sosial ini bisa diserap secara optimal nantinya,” ujarnya. Selain mencari penerima yang layak, verifikasi faktual juga diharapkan mencoret daftar KK yang sebelumnya menerima namun saat ini sudah kembali bekerja dan berpenghasilan. “Perlu verifikasi lagi. Intinya, dana akan diserap optimal walaupun saat ini baru 17.000 setiap bulannya, masih ada serapan sisa nanti akan disalurkan ditahap ketiga dan keempatnnya secara optimal sehingga tidak ada dana tersisa,” kata Atang. Jika hasil verifikasi tadi masih menyisakan anggaran, kata Atang, akan dilakukan refocusing. “Karena ini BTT bisa kita alihkan untuk pemberdayaan ekonomi. Ekonomi ini juga sangat penting, selain juga penangan kesehatan,” tandasnya. Sementara Wali Kota Bgoor, Bima Arya menyebut bahwa saat ini Dinas Sosial sedang melakukan proses verifikasi terhadap pemenuhan kuota bansos agar tepat sasaran serta akan dibahas bersama DPRD untuk segera didistribusikan. “Pemkot Bogor bersama dengan DPRD akan membahas lagi lebih detail guna membicarakan secara teknis penyalurannya bagaimana dan seperti apa,” singkatnya. (Heri) Bagi Halaman