BOGOR TODAY – Soal dugaan penyelewengan dana sejumlah kegiatan yang dibatalkan akibat Covid-19 yang ditudingkan kepada pihak sekolah oleh para orang tua siswa kelas XII membuat Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Plus PGRI Cibinong, Kabupaten Bogor, Basyarudin Thayib meradang. Ia mengaku kaget saat mengetahui adanya surat somasi yang dilayangkan para orang tua dan kuasa hukum yang akan berlanjut ke ranah hukum. Padahal, kata Basyarudin telah adanya kesepakatan komitmen bersama orang tua yang sempat ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun, pada kenyataannya, para wali murid berstatemen negatif dan menyebar isu tersebut di sejumlah media masa. “Padahal, para orang tua beserta pengacaranya telah mendapatkan penjelasan selengkap-lengkapnya dari pihak sekolah. Setelahnya, mereka sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan,” Ungkap Basyarudin Thayib, melalui chanel youtube SMA PGRI Plus Cibinong, Jumat (31/7/2020). Dengan begitu, ia pun menepis jika isu yang dilemparkan para wali siswa soal akan membawa kasus tersebut melalui jalur hukum adalah tidak benar. “Saya klarifikasi, bahwa pernyataan itu tidak benar. Kami sudah kirimkan surat edaran ke orang tua, empat halaman, yang isinya menjelaskan sedetail-detailnya permasalahan tersebut,” bebernya. Bahkan, ia mengklaim pihak sekolah juga telah menyiapkan pilihan bagi orang tua yang kecewa itu. Di antaranya dengan meminta solusi atas permasalahan uang studi tour yang sebagian besar sudah terserap tersebut. Solusi pertama, mengangsurkan proposal yang merincikan pengembalian dana yang tersisa. “Kami nyatakan bahwa apabila pihak orang tua sependapat dengan proposal yang diajukan sekolah, maka silakan datang ke sekolah untuk mencairkan dana sesuai dengan tabel yang kami buat di dalam surat itu. Bagi yang tidak setuju dan akan melanjutkan proses hukum, kami siap mengikuti langkah berikutnya,” tegasnya. Dikabarkan sebelumnya, sejumlah wali murid ontrog sekolah di Cibinong, Kabupaten Bogor. Mereka meminta pihak sekolah transparan terkait penggunaan anggaran studi tour, perpisahan, ujian nasional berbasis komputer hingga program Indonesia pintar. Anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut diduga telah dipotong pihak sekolah tanpa adanya koordinasi bersama orang tua siswa. Syelvia Nulhusna salah satu orang tua siswa mengungkapkan agenda yang telah direncanakan para siswa ini dampak Covid-19 hingga pelaksanaanya dibatalkan. Dengan begitu mereka meminta agar anggaran yang sudah dibayarkan kepada pihak sekolah untuk dikembalikan tanpa adanya potongan yang dinilai cukup besar dan merugikan para wali murid. “Mengenai dana tour anak-anak, karena setiap tahunnya kan memang mengadakan studi tour, ini karena terkendala adanya Covid-19 hingga terjadi pembatalan. Karena batal dilaksanakan uangnya itu tidak transparan kami terima dari pihak sekolah kami hanya meminta konfirmasi dan penjelasan secara jujur namun kami hanya dapat jawaban yang tidak memuaskan,” ujar Syelvia kepada wartawan, Selasa (22/7/2020) lalu. Selain itu, pihaknya juga mengaku pernah membawa masalah tersebut secara kekeluargaan namun pihak sekolah malah menantang agar masalah ini dibawa ke jalur hukum. Ia pun menyanggupi atas tantang yang diberikan dengan membawa pengacara. “Kami juga telah melayangkan surat somasi pertama, namun tetap diabaikan pihak sekolah dan ini merupakan somasi kedua dan mudah-mudahan hari Senin mendatang sudah mendapat jawaban dari pihak sekolah,” terangnya. Menurut dia, permasalahan itu hampir menemukan titik terang dengan menggelar pertemuan kedua belah pihak, namun lagi-lagi buntu karena pihak sekolah mengeluarkan aturan baru yang hingga saat ini tidak adanya kejelasan. “Pada pertemuan kami yang pertama itu akan dikembalikan dengan dicicil selama tiga bulan, nah dengan dicicil selama tiga bulan kami merasa keberatan tapi tiba tiba pihak sekolah melakukan pengulangan lagi, mereka menyanggupi akan melunasi angsurannya jadi istilahnya tidak konsisten. Makanya tidak ada kejelasan sampai sekarang,” terangnyan Karena tidak adanya kejelasan, pihaknya pun mengumpulkan sejumlah bukti dari pihak sekolah dan melakukan survei ke pihak vendor agar mendapat kepastian dan penjelasan lebih dalam. Hanya saja penjelasan pihak vendor dan sekolah ia dapati perbedaan statement. (Bambang Supriyadi) Bagi Halaman
BACA JUGA :  Komisi III DPRD Kota Bogor Soroti Pembangunan 2 Unit Sekolah Satu Atap
============================================================
============================================================
============================================================