DPRD AKAN TERBITKAN PERDA PEMBERDAYAAN KOPERASI & UMKM

Ruang lingkup ini juga terkait pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan. Sementara itu, pengembangan Koperasi dan UMKM yang meliputi pemberian fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan bantuan penguatan usaha Koperasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Koperasi dan UMKM,  pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta perlindungan usaha Koperasi dan UMKM. Raperda ini juga mengatur terkait  pembinaan kelembagaan sebagaimana diatur pada Bab VI dari pasal 7 sampai dengan pasal 13. Selain itu, Raperda ini juga mengatur terkait Penumbuhan lklim Usaha, serbagaimana tertuang pada Pasal 14. Pengaturan itu antara lain menumbuhkan iklim usaha Koperasi dan UMKM melalui aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, promosi usaha dan kesempatan berusaha. Penumbuhan iklim usaha  koperasi  ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, bersama  dengan  Dunia  Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam memberdayakan koperasi agar koperasi tumbuh dan berkembang  menjadi  usaha yang  tangguh  dan mandiri. Terkait pendanaan, sebagaimana diatur pada Pasal 15 bahwa  pendanaan bertujuan agar Pemerintah Kota memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Selain itu, memberikan subsidi bunga pinjaman kepada koperasi, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan UMKM. Pemerintah Kota juga memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Koperasi dan UMKM. Raperda ini juga mengatur terkait pembiayaan, sebagaimana tertuang pada Pasal 29, yaitu  Pemerintah Kota melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha Koperasi dan UMKM di bidang pembiayaan dan penjaminan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi. Pemberian fasilitas dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM tersebut antara lain meliputi: kredit perbankan, penjaminan lembaga keuangan non-bank, modal ventura, dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta hibah. Terkait Kewajiban dan Larangan, diatur pada Bab IX tertuang pada pasal 34 dan 35. Sedangkan Bab X  Pasal 36 mengatur terkait Monitoring dan Evaluasi. Sedangkan terkait Sanksi diatur pada Bab XI pasal 37 antara lain mengatur bahwa Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dikenakan sanksi administratif  berupa teguran tertulis, penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan koperasi sesuai ketentu¬an perundang-undangan, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pencabutan  izin usaha; dan/atau pembubaran Koperasi. Tata Cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sanksi Pidana diatur pada Bab XII pasal 38. (Adv)