BOGOR TODAY – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun Hunian Tetap (Huntap) korban bencana di
Kabupaten Bogor, pasca kejadian bencana alam banjir bandang dan longsor pada awal tahun 2020 lalu. “Sudah sekitar 100 unit huntap sedang dibangun dari total 225 unit, kemudian di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya saat ini sudah melalui proses 10 unit dari total 358 unit huntap,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP)
Kabupaten Bogor, Lestya Irmawati, Kamis (3/11/2020). Menurutnya, pembangunan huntap ini menjadi proyek multiyears 2020 dan 2021 dari
Kementrian PUPR, merekapun menargetkan akan selesai pada 2020 sampai 2021. “Kontraknya kan dari
Kementrian PUPR. Jadi kemarin mereka menyelesaikan dulu tahap Land Clreaingnya karena Cut and Fillnya harus diselesaikan untuk siap dibangun,” katanya. Lebih lanjut, Irma menambahkan terkait pembebasan lahan, karena tidak kita bebaskan tapi dari PTPN Cikasungka. “Jadi yang kita kerjakan oleh Pemda Land Clearing tapi Cut and Fillnya oleh PUPR baru mereka siap bangun,” tambahnya. Untuk itu, Pemkab Bogor sedang melakukan surat menyurat kepada
Kementrian PUPR melalui Dirjen Pembiayaan Perumahan
Kementrian PUPR untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat terkait permohonan pembangunan Huntap.
“2 lokasi disetujui 205 di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg dan 348 di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya dengan total 562 unit. Kita berharap bisa dapat 1000 unit huntap mudah-mudahan dapat bantuan dari Provinsi juga,” harapnya. Kemudian, Irma pun menjelaskan, bahwa pihaknya tengah menyurati kepada BNPB agar bisa mendapatkan bantuan sekitar 500 unit huntap. “Kalau dari BNPB memang sifatnya stimulan, jadi kita juga harus menganggarkan karena mereka satu unitnya hanya memberikan bantuan 50 juta dari BNPB sementara satu unitnya minimal 75 juta tapi itu baru rumahnya belum termasuk air bersih, jalan dan listrik, kita harus anggarkan juga,” jelasnya. Menurut catatan, sambung Irma, ada sekitar 1743 kepala keluarga yang harus dirinya prioritaskan di tempat relokasi. Bahkan dirinya sedang mencoba koordinasi kepada pusat terkait penyediaan sarana air bersih. “Masih banyak kekurangan tentunya, kita terus mengoptimalkan komunikasi dengan pusat tentunya, kemudian biaya dari APBD harus kita pikirkan juga kedepan,” pungkasnya.
(Adit)
Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================
