BOGOR TODAY – Niat baik bupati Bogor dalam mensejahterakan rakyatnya justru tercoreng dengan kejadian yang melukai hati warga Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Bagaimana tidak, Insentif untuk RT, RW, dan Kepala Dusun di Desa Sipak tidak mendapatkan hak semestinya. Anggaran yang seharusnya diberikan pertriwulan, ternyata hanya diberikan satu bulan Pemerintah Desa (Pemdes) Sipak.
Menurut keterangan Sekertaris Desa Sipak, Firdaus, mengutip dari Barometer Bogor News yang meminta keterangan, Sekdes berkilah, pembagian insentif untuk RT RW di Desa Sipak itu masuk di masa bakti tahun 2014-2019.
“Kalau kita membicarakan terkait dengan insentif RT RW yang di bagian oleh pemerintah desa saat ini kan perawal Januari, karena peraturan kenaikan insentif di awal februari. Jadi kita pemdes saat ini hanya membayar insentif perbulan Januari sebesar Rp500 ribu,” kilahnya, Kamis (17/3/2021).
Sekdes berpendapat, pemerintah desa saat ini hanya membayar insentif di masa bakti pemdes saat ini. “Karena pemerintah desa saat ini menjabat terhitung awal bulan Febuari 2021,” kata bawahan Kades Agung itu.
Namun, kebijakan Pemdes Sipak justru sangat melukai perasaan perangkat desa di tingkat bawah yakni RT dan RW. RT 03 Desa Sipak, Supardi, membeberakan, saat mengikuti rapat membahas terkait dengan pemberian honorer yang diberikan Pemdes Sipak untuk perteriulan.
Rapat tersebut membahas honorer, yang seharusnya menurut sumber yang akurat mendapatkan dengan rincian perbulan Rp500 ribu di kali 3 bukan menjadi Rp1,5 juta, namun kita menerima Rp500 ribu,” kata Supardi.
Menurutnya, dalam rapat tersebut kepala desa menjelaskan bahwa RT dan RW masa jabatan yang sudah habis sesuai dengan SK yang berlaku. Menurut, RW 03 Kampung Sipak 2, Juhdi, pergantian kepengurusan RW di nilai tidak demokratis bahkan tidak ada musyawarah.
“Saya menerima insentif cuma Rp500 ribu, tetapi setempel desa masih ada di saya sampai saat ini dan saya menaungi 5 RT,” pungkasnya. (Iman R Hakim)
Bagi Halaman
