Oleh : Heru B Setyawan (Pemerhati Pendidikan)

Jika kita bicara sejarah miras di Indonesia, jangan melupakan jasa FPI yang sangat keras menolak miras. Bahkan FPI sampai mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) pada 2013. FPI menggugat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Soeharto pada 12 Februari 1997. Dalam Keppres itu disebutkan, peredaran miras kategori B dan C (lebih dari 5 % alkoholnya) hanya di hotel, restoran, bar dan tempat tertentu. Keppres ini menjadikan DPRD tidak bisa membuat Perda antimiras.

Hasilnya, permohonan FPI dikabulkan pada 18 Juni 2013, MA menyatakan Keppres bertentangan dengan Pancasil, UUD Tahun 1945, UU No 36/2009 tentang Kesehatan, UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No 7/1996 tentang Pangan.

Setelah itu, Indonesia memiliki kekosongan hukum soal tata niaga miras, satu-satu payung hukumnya adalah Perda yang mengatur isu terkait. Tapi tanggal 6 desember 2013 SBY curang dan jahat dengan membuat Perpres Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kerja keras FPI untuk menghapus Keppres Nomor 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol, buatan Soeharto, sia-sia jadinya.

Tapi gak apa-apa bro, tetap semangat untuk melakukan amalan yang terbaik, yaitu amar mar’uf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran) sebagai iconnya FPI pada waktu itu sebelum dibubarkan oleh pemerintah.

Untuk membuat payung hukumnya, dalam Prolegnas 2014-2015, muncul RUU untuk mengatur tata niaga minuman beralkohol. Nama RUU-nya RUU Larangan Minuman Beralkohol. DPR periode 2014-2019 tidak menghasilkan apa pun soal RUU Minol.

Kini RUU Minol kembali hangat, ustadz Sobri meminta agar seluruh peraturan, baik di tingkat pusat hingga daerah wajib mengatur pelarangan total terhadap minol. “FPI menolak keras UU yang melegalisasi miras dalam bentuk apapun, baik UU, PP, Perpres, Keppres, hingga Perda,” katanya.

Tak hanya itu, Sobri juga menilai dampak pasca mengonsumsi miras menimbulkan banyak ekses negatif. Yaitu meningkatnya jumlah kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.

“Dari data yang ada jumlah kasus perkosaan di Jakarta selama Januari hingga September 2011 mencapai 40 kasus. Sebagian besar korbannya dicekoki miras kemudian diperkosa,” ucapnya. Berkaca dari berbagai peristiwa tersebut, Sobri meminta DPR dan pemerintah melarang total segala bentuk produksi, distribusi, hingga penjualan miras di seluruh wilayah NKRI.

RUU Larangan Minol diusulkan oleh 21 orang dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra. Salah satu pasal dalam RUU tersebut mengatur sanksi pidana kepada peminum Minol berupa pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 50 juta.

Tiba-tiba Jokowi membuat Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres tersebut mengatur investasi miras di provinsi Bali, NTT, Sulut, dan Papua.

Rencana baik manusia, lebih baik rencana dari Allah SWT. Jika dulu yang berani keras menolak miras hanya FPI, karena FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah, maka sekarang yang menolak keras seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga Jokowi memutuskan mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.“Bersama ini, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras, saya nyatakan dicabut,” ujarnya dalam jumpa pers, Selasa (2/3/2021). Haltersebut diputuskan Jokowi setelah menerima masukan dari para ulama, ormas dan tokoh-tokoh agama.D

Dampakdari dicabutnya lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini hanya sifat investasi miras di 4 daerah kembali tertutup saja. Tetapi miras tetap legal di seluruh wilayah NKRI meski terbatas penjualannya.

Solusinya ya segera DPR untuk mensahkan RUU Larangan Minuman Beralkohol menjadi UU Larangan Minuman Beralkohol, ini lebih jelas dan tegas. Kok lama banget ya DPR untuk mensahkan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini?. Jayalah Indonesiaku. (*)