BOGOR TODAY – Dinamika pengelolaan lahan milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam hal ini lahan Golf Bogor Club (BGC) yang sejauh ini menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM), Jalan Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor terus berlanjut.

Terbaru, dinamika yang terjadi di lokasi tersebut adanya dugaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar hampir Rp 10 miliar. Dan temuan dugaan tunggakan PBB itu dipegang Jaringan Masyarakat Pendukung (Jampe) Jokowi. Kemudian, temuan tersebut diadukan ke Komisi 2 DPRD Kota Bogor, Senin (19/4/2021).

Didepan Ketua Komisi 2, Ali Taufan Vinaya selaku Ketua Jampe Jokowi menyampaikan, tunggakan pajak yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor itu sebesar Rp. 9.923.146.341, dimana tunggakan sebesar itu tercatat sejak tahun 2013 hingga 2021 ini. Menurutnya, dengan adanya tunggakan pajak tersebut maka ada indikasi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.

BACA JUGA :  Ravindra Titip Ribuan Bibit Pohon Ke Peserta Upacara Hardiknas di Sukajaya

“RSMM itu bagian yang tidak terpisahkan dari Kemenkes. Nah, yang saya pertanyakan kenapa PBB tersebut bisa membengkak sampai Rp 9,9 miliar lebih. Jadi, saya meminta DPRD segera memanggil dan menghadirkan Bapenda serta Direksi RSMM untuk menjelaskan kenapa pajak sebesar itu bisa tertunggak,” kata Ali di gedung DPRD Kota Bogor.

Ia berharap, DPRD Kota Bogor dapat segera menjalankan fungsinya untuk memanggil pihak-pihak tersebut, agar permasalahan PBB di BGC itu segera terpecahkan.

Sementara itu, Ketua Komisi 2 Rusli Prihatevy menanggapi apa yang disampaikan Jampe Jokowi. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Jampe Jokowi ini akan dipelajari terlebih dahulu dan melakukan langkah-langkah untuk mendalaminya.

BACA JUGA :  Kecelakaan Bus Rombongan Wisatawan di Malang Terguling di Tanjakan Arah Pantai Balekambang

“Ini menarik dan tentunya perlu kita sikapi. Ya kita akan sampaikan kepada teman – teman komisi untuk tindak lanjutnya, hanya saja kita harus ada kejelasan disini, siapakah yang mengelola dan bagaimana statusnya sampai hari ini,” kata Rusli.

Ia meyakini, bahwa Bapenda juga sudah mempunyai langkah. Meski begitu, pihaknya akan coba menindaklanjutinya. “Mudah-mudahan ini bisa menjawab kekhawatiran daripada teman-teman. Saya rasa semangatnya sama semuanya cinta terhadap Kota Bogor, baik secara penataan regulasi dan juga mungkin apa yang harus didapatkan Kota Bogor,” ujar Rusli yang juga Ketua DPD Golkar Kota Bogor tersebut. (Heri)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================